Rabu, 28 September 2022

Mahasisww Tolikara Angkat Suara: Stop Perang Antar kubu di Tolikara, Kita Satu

Doc. suaramambruk



Suaramambruk.com -   Ikatan Keluarga Besar Pelajar Dan Mahasiswa Pengununggan Tolikara (IKB-PMPT) Kota Study Bali Menyikapi perang suku antar kampung Kogome dan kampung Kimibur Distrik Karuba Kabupaten Tolikara sejak Pada Minggu  25 September 2022 hingga hari ini, 28 September 2022 yang belum di selesaikan

Pada pukul 14 .00 WIT Berawal dari salah satu Masyarakat kampung Kimibur datang ke kampung Kogome membunuh anjing milik Bpk Heri, Lalu Bpk,Heri dan SDR.Ricson Wenda mencobah mengejar sampai perbatasan kampung Kimibur dan ternyata di Kampung Kimibur sudah banyak Warga menunggu kedatangan Bpk.Heri Yikwa,lalu terjadi , Warga tersebut Langsung menyerang Bpk.Heri Yikwa beserta Sdr.Ricson Wenda,setelah diserang dan terluka kemudian Bpk Hery meminta bantuan terhadap keluarga besarnya dan langsung menyerbu kampung kimibur dan memberi pertolongan Terhadap Bapak Hery dan Sdr Riscon.





Adapun korban sbb :

Bpk.Heri Yikwa terkena Parang di bagian kepala hingga menembus ke tengkorang kepala namun sampai saat ini pemerintah kabupaten tolikara dan pihak kepolisian belum managani hingga kini belum ada menyelesaikan perang antar suku  di kabupaten tolikara

Demikian melihat situasi/kondisi yang saat ini sedang berlangsung komplik antar kubu di daerah Kab.Tolikara ibu kota karubaga yang dimulai sejak tgl 25 September 2022 Dan sampai saat ini belum ada penyelesaian.




Maka dari itu, kami Ikatan Keluarga Besar Pelajar Dan Mahasiswa Penguningan Tolikara (IKB-PMPT) Kota Study Bali, Meminta dan Mendesak serta Menuntut; Bupati tolikara, Dprd tolikara, Kapolres tolikara Dan Persiden Gidi :

1. Segerah menghentikan perang antar kelompok yg terjadi di tolikara yang sampai saat ini belum selesai.

2. Pemerintah, kapolres, dan tokoh2 Gereja segera membuka ruang damai bagi kedua bela pihak.

3. Kami mahasiswa/i tolikara meminta kepada orang tua, stop membuat perbedaan, perdendaman  dan membuat kubu-kubu tersendiri.

Demikian Pernyataan sikap ini kami baut atas kerja sama dari semua pihak, kami ucapkan banyak Terimahkasih.


Denpada 28 september 2022

Penanggung jawab


BPH IKB-PMPT


Label: , ,

Senin, 14 Maret 2022

PENOLAKAN SURAT PEMANGGILAN KARENA TIDAK ADANYA PENDAPINGAN HUKUM TERHADAP NYAMUK KARUNGGU ATAS KRIMINALISASI YANG DI LAKUKAN OLEH POLDA NTB TERHADAP NYAMUK DENGAN TUDUHAN MAKAR .



Surat panggilan atas nama nyamuk karunggu Di keluarkan oleh polda NTB  pada tanggal 9 maret 2022, untuk hadir pada hari senin tanggal 14 maret 2022 pukul 10.00 wita ruang ditreskrimum polda Ntb, namun Kawan Nyamuk memberikan surat penokan dengan Alasan Tidak ada Pendampingan hukum. 

Tuduhan yang di kenakan pasal makar adalah dalam pasal 106 KUHP Jo dan pasal 87 KUHPn namun belum ada bukti yang kuat dan akurat.

Pelaporan tentang pasal makar tersebut atas nama Zulfikri dan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 10 februari 2022. Namun sebelumnya Pelapor pertama dengan mengenakan pasal uu ITE  Pelapor tersebut bernama Sopian Hadi,  Sopian Hadi merupakan anggota polda Ntb yang pernah tangkap Nyamuk diasrama universitas negeri mataram pada tanggal 1 februari 2022.

Penyidik yang akan menangganinya atas nama kompol kadek meriah,S,Sos" Sh.,MH dan Penyidik pembantu atas nama Brigadir Luthfi Agustiono.


Dengan surat makar Tembusan:

1.kapolda Ntb 

2.Irwasda polda Ntb 

3.ketua PN Mataram 

4.pelapor Zulfikri 

5.terlapor indikum nyamuk wandikbo 


Maka pada tanggal 14 maret 2022 pukul 11: 23 kami hadir ruang Subdit lll Ditreskrimum polda NTB.Dengan tujuan untuk menolak surat panggilan Nyamuk dengan alasan mendasar adalah:

1.penangkapan Nyamuk Karunggu pada 1 februari 2022 itu,merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Polda Ntb tanpa Surat penangkapan ataupun surat perintah penyeledak barang-barang milik orang lain.

2.polda Ntb yang menangkap Nyamuk pada 1 februari 2022, diasrama universitas negeri mataram dengan melakukan pemukulan dan ujaran rasisme tapi Ketika Nyamuk merekam video lalu dipublikasikan. Oknum Sopian Hadi tidak terima dengan kejahatannya sendiri,dia lapor dan ini ceritanya polisi lapor polisi sekaligus pelaku penangkapan Nyamuk pula.

3.nama surat panggil makar tersebut,bukan merupakan nama Nyamuk tapi karang-karangan dan buat-buatan polda Ntb bersama birokrasi kampus universitas negeri mataram.kawan-kawan  perlu tahu bahwa pejabat kampus universitas negeri mataram,mereka kerja sama dengan polda Ntb sehingga identitas privasi mahasiswa papua yang bernama Nyamuk Karunggu ditelanjangkan tanpa sepengetahuan pemilik identitas yaitu Nyamuk. 

4.polda Ntb mengalihkan isu dengan alasan yang tidak jelas.seperti Nyamuk ditangkap karena pengibaran BK tapi pada tanggal 4 februari 2022 mengeluarkan surat panggilan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong tapi alasan itu kuat.makanya polda Ntb beralihkan pada isu lain dengan mengenakan pasal makar

5.belum ada penamping kuasa hukum untuk mengambil keterangan tuduhan makar tersebut. 

Atas dasar itu, kami menolak surat panggilan makar dengan nomor surat penolakan: 014/amp/papua/2022 dan yang terima surat penolakan surat panggilan atas nama sariman Briptu nrp 92110901.

Pukul 12:00 wita kami berargumen terkait dengan surat penolakan dan pihak kepolisian polda Ntb juga melarang ambil foto, gambar dan video dan pihak kepolisian juga melarang kawan-kawan Nyamuk untuk masuk ruangan ditreskrimum polda Ntb. 

Pukul 12:30 wita kami tanda tangan penolakan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan alasan lima poin diatas tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar kebusukan Poda Ntb di ketahuinya,

Kami  serukan dan minta tolong advokasi kepada rakyat west papua Sorong to samaray, solidaritas Indonesia,amp Komite pusat dan seluruh amp Komite Kota diseluruh Indonesia dan serta LBH kemanusiaan baik diwest Papua maupun diseluruh Indonesia dan dunia internasional memantau kami pengurus Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota lombok yang sedang diskriminasi oleh Polda NTB. 


Mataram, 14 maret 2022

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota


Catatan:


1.arsip tanda tangan penolakan Bap dilarang keras ambil foto ataupun sebar  luaskan dengan alasan harus menghargai pihak penyidik. 

2.kalau sudah dapat kuasa hukum kapan saja bisa datang untuk BAP ujar polda Ntb.

Label: , , , ,

Sabtu, 05 Maret 2022

PERNYATAAN SIKAP IPMAP Serentak: Hentikan Operasi Militer Indonesia: Represipitas, Penyisiran, dan Pembukaman Ruang Demokrasi Puncak Papua




PERNYATAAN SIKAP
IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA KAB PUNCAK BPKW-IPMAP Pusat dan  KOORDINATOR WILAYAH BALI
SALAM
WAAA NAK-AMOLONGO
WAAA WAAA WAAA



Hentikan Operasi Militer Indonesia: Represipitas, Penyisiran, dan Pembukaman Ruang Demokrasi terhadap Masyarakat Sipil Di Daerah Puncak Papua.

Semenjak terjadinya kasus penembakan  5 Warga Sipil  di Distrik Gome Utara - Kampung Yaiki-Maiki Kab.Puncak Papua pada TanggaL 19 Desember 2020 yang lalu, menewaskan  4 warga sipil  meninggal Dunia, sementara 1 Orang Luka tembakan di bagian Dada di lakukan Militer Indonesia.  Dan kemudian sejak terjadi nya penembakan pimpinan badan inteljen (BIN) RI pada tanggal 15 mei 2021 kab.puncak,pengejaran terhadap pelaku penembakan dilakukan oleh  gabungan TNI-POLRI dengan menggunakan kekuatan penuh,menyisiran dilakukan dengan menggunakan 3 helikopter yang mengakibatkan  korban jiwa masyarakat sipil dan operasi militer Indonesia terus berlanjut Di Kabupaten Puncak sampai saat  ini, Itu pun belum ada penyelesaian oleh Pemerintah Pusat terlibih Khusus Lembaga KOMNAS HAM.

Operasi militer Indonesia terus berlanjut, Kejadian Ini  diakibatkan  Oleh Tantara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibawah Pimpinan Maijen Lekagak Telenggen, telah melakukan penembakan terhadap  kepala Badan Inteljel Negara Wilayah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha tewas di tempat operasinya. Kemudian Presiden ( Ir Joko Widodo) Serta Mhafud MD (MENKOPOLHUKAM) yang telah memerintahkan aparat militer TNI/POLRI  untuk segera mengejar dan menangkap  Tantara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)  di Kabupaten Puncak Papua; untuk menuntaskan  (TPNPB) Di kab Puncak Papua yang telah  menembak  Pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) wilayah Papua, Pada Tanggal 25 April  2021 Di Kampung Ndampet Distrik Beoga, dan kemudian pada tanggal 26 April 2021 Presiden RI telah  perintahkan  TNI/POLRI untuk melakukan  penggejaran pelaku penembakan  dengan menggunakan kekuatan penuh, diantara nya menggunakan 3 Helikopter jenis  Apache yang dilakukan  secara serangan melalui  udara dan maupun melalui darat dengan penyisiran yang mengakibatkan 4 Distrik dari 26 Kampung dan 26  Gereja di Kabupaten Puncak mengungsi; 

Adapun nama 4 distrik Adalah : Distrik Ilaga, Distrik Ilaga Utara, Distrik Gome, Distrik Gome Utara, dan Distrik Beoga.
Kini Operasi Militer terjadi di Kabupaten Puncak Papua,dimulai sejak  tanggal 19 februari 2022,perang antara TPNPB dan TNI-POLRI,mengakibatkan 2 distrik 6 gereja mengungsi diantara nya : distrik kagago,kab.puncak 3 gereja mengungsi dan distrik sinak 3 gereja mengungsi (darurat kemanusiaan).

Kemudian pada tanggal 22 februari 2022,pukul.10:00 wit mlm,distrik sinak,TNI-POLRI menuduh siswa sekolah dasar (SD) telah membantu merampas sepucuk senjata milik aparat Indonesia tanpa adanya bukti dan kejelasan yg pasti.anak dibawa umur tersebut berjumlah 7 orang siswa, satu diantara nya meninggal dunia atas nama MAKILON TABUNI berusia 8 tahun SD kelas 6,sementara 6 siswa lain nya disiksa oleh Aparat Indonesia.

Berikut adalah nama-nama korban akibat penyiksaan aparat Indonesia :
1.weiton murib usia 6th, SD kelas 4
2.disaliman kulua,usia 6th,SD kleas 4
3.aibon kulua,usia 4th,tdk sekolah
4.derson murib,usia 5th, SD kelas 5
5.aton murib, usia 4th, tdk sekolah
6.eliton murib,usia 4th  tdk sekolah
Sementara korban jiwa lain nya menjalani pengobatan/perawatan di puskesmas sinak salah satu nya,atas nama DERSON MURIB,karena penyiksaan nya sangat keras dan org tersebut dapat dirujukan ke rumah sakit,kab.mimika.

Tindakan yang tidak berkemanusiaan dan sangat sadis yang di lakukan oleh apparat Indonesia terhadap siswa dan masyarakat sipil,mengakibatkan masyarakat sipil dari 2 distrik di antara nya (distrik kago mengungsi di ibu kota kab.puncak dan distrik sinak mengungsi dalam kota distrik sinak).

Perang antara TPNPB dan TNI/PORLI, Negara segera selesaikan sesuai UUD yang berlaku secara Nasional maupun Internasional maupun perlindungan masyarakat sipil di utamakan untuk perlindungan sesuai konvensi Jenewa 1949 mengenai Hak Masyarakat Sipil di wilayah Perang dan penanganan terkait HAM [Hak Asasi Manusia].

Sampai dengan saat  ini,  belum ada upaya-upaya penanganan bantuan dari pihak  pemerintah Provinsi Papua maupun  daerah (kab.puncak) dan Lembaga DPR kab Puncak Papua dan pihak Pemerintah Pusat melihat masyarakat sipil yang mengungsi meninggalkan semua aktivitas pekerjaan.

Maka kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa asal Kabupaten Puncak (IPMAP) Koordinator Wilayah Bali menuntut kepada rezim Jokowi Widodo-Mahruf  Amin untuk segera:

1. negara berkewajiban menyelidiki dugahan terhadap 7 orang  siswa SD secepat nya,secara mendalam dan komprehensif  melaluai badan-badan independent dan imparsial,harus menjamin terlaksana nya pengadilan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memberikan hak reprasi bagi para korban.
2. Kami mendesak kepada pemerintah provinsi papua agar memberikan intruksi khusus kepada polda dan kaplores kab.puncak untuk segera memproses secara hokum terhadap pelaku
3. Segera membebaskan  6 siswa SD  di tahanan kaplores kab.puncak tanpa syarat
4. Tarik TNI/POLRI organik dan non-organik dari Kab. Puncak Papua; 
5. Hentikan operasi militer Indonesia di Kab. Puncak Papua
6. Kepada pemerintah pusat hentikan pengiriman/penambahan aparat militer Indonesia di papua khusus nya kab.puncak
7. Kepada Lembaga KOMNAS HAM/LBH segerah investigasi  khusus penembakan di kab puncak 
8. Kepada pemerintah kab puncak dan Lembaga-lembaga terkait untuk segerah menindak lanjuti kasus penembakan 5 warga sipil di distrik gome utara,19 desember 2021.
9. Kepada pemerintah kab puncak segerah memfasilitasi kebutuhan siswa-siswi (SD,SMP dan SMA) di kab puncak.
10. kepada pemerintah kab puncak dan  Lembaga DPR puncak  hentikan pembahasan pemekaran provinsi papua tengah
11. kami meminta kepda pemerintah kab puncak untuk segerah melindungi masyarakat sipil  yang saat ini sedang mengungsi di kab puncak.
12. Kami menolak dengan tegas rencana pemindahan administrasi pemerintahan  sementara di kab mimika
13. Buka akses jurnalis dan akses jaringan internet di Kab Puncak Papua dan seluruh tanah papua .
14. Lembaga eksekutif,  Judikatif  dan Legislatif Kab. Puncak segera menangani masyarakat yang sedang mengungsi di kab puncak.
15. kepada pemerintah daerah kab puncak dalam hal ini , bupati puncak  stop sibuk membicarakan pemekaran provinsi papua tengah,sementara daerah puncak belum tuntas secara menyeluruh dari segala aspek pembangunan,agar lebih mengedepankan pembangunan kesejahteraan,kesehatan dan Pendidikan di kab puncak.


Demikian pernyataan sikap ini dibuat  atas nama semua partisipasi dan segara advokasi oleh element seluruh lembanga HAM.
Denpasar-Bali,05 Maret 2022

Reporter:

Editor: Miski, Ampix, victor, Daut
Agitasi dan Propoganda Amp

Keterengan Foto






Label:

Selasa, 15 Desember 2020

KRONOLOGIS SINGKAT!. TERTEMBAKNYA JENDERAL KELLY KWALIK PANGLIMA KODAP III 16 DESEMBER 2009 DI PERKAMPUNGAN WARGA GORONG-GORONG TIMIKA PAPUA




Jenderal Kelly Kwalik lahir tahun 1955 di Agimuga, menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga 1969 di kampung Aromsomki, Agimuga. Selama dua tahun melanjutkan kpendidikan ke SGB (Sekolah Guru Bawa) di Suwai Kabupaten Fak-fak kemudian melanjutkan pendidikan ke SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Yayasan Pendidikan Persekolah Katolik Taruna Bakti Biak kemudian pindah SPG Taruna Bakti Jayapura tahun 1974, setelah menamatkan SPG Jayapura dipersiapkan sebagai guru di wilayah pegunungan tengah Papua yaitu di Mapenduma. 

Namun kondisi dilapangan saat itu terjadi pembantaian besar-besaran yang tidak manusiawi dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka Jenderal Kelly Kwalik memilih untuk melarikan diri ke hutan sebagai tanda protes terhadap sikap aparat keamanan Indonesia. Jenderal Kelly Kwalik mulai saat itu menjadi seorang gerilyawan melakukan perlawanan dengan militer Indonesia, di wilayah Pegunungan Tengah Papua dalam operasi pembantaian besar-besaran pada tahun 1974-1977. Nama Jenderal Kelly Kwalik mulai muncul sebagai salah satu tokoh Pembebasan bangsa Papua. Jenderal Kelly Kwalik merupakan salah satu tokoh sentral TPN-OPM, dengan semangatnya tersendiri memperjuangkan hak-hak dasar dan hak Politik Bangsa Papua. Kurang lebih 35 Tahun secara konsisten melakukan perlawanan di tengah hutan rimba Papua. Jenderal Kelly Kwalik terakhir menjabat sebagai panglima Komando Daerah Perjuangan (KODAP) III.

Jenderal Kelly Kwalik seorang militer tapi dalam metode gerilyanya sangat moderat dan rasional dengan mengedepankan hak asasi manusia dan norma-norma hukum. Jenderal Kelly Kwalik tidak pernah menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi memperjuangkan hak kedaulatan kebangsaan Bangsa Papua 1 Desember 1961 yang diambil secara paksa oleh kolonialisme Indonesia atas konspirasi Amerika melalui New York Agreement dan Roma Agreement.


Tonton video lagu untuk Kely kwalik

https://youtu.be/ntg4431Q-HU


Jenderal Kelly Kwalik mengabdikan diri untuk tanah Papua, sejak tahun 1974, mulai saat itulah Pemerintah Indonesia menganggap Jenderal Kelly Kwalik sebagai pengacau stabilitas integrasi NKRI sehingga dijadikan sebagai musuh abadi yang harus di hilangkan nyawanya. Tahun 2006 Jenderal Kelly Kwalik secara resmi di jadikan sebagai Daftar Pencaharian Orang (DPO) Polda Papua, atas kasus penembakan warga asing di Mille 72, apakah ini benar di DPOkan? Kenapa seorang DPO kemudian bisa beraudiensi dengan pihak kepolisian pada bulan September 2009 disalah satu tempat di Timika. Kurang lebih 3 tahun, aparat kepolisian dan TNI berupaya untuk menghabiskan nyawa Jenderal Kelly Kwalik, namun selalu gagal terus. 

Di tahun 2009 ini semua kekuatan diarahkan ke Timika, untuk musnahkan dalang yang meresahkan diareal bisnis emas terbesar dunia ini. Oleh sebabnya PT. Freeport Indonesia secara terbuka mendanai semua kekuatan untuk membunuh Jenderal Kelly Kwalik dengan memberikan biaya operasi keamanan lebih besar, dana ini ambil dari potongan gayi karyawan PT. Freeport Indonesia. (sumber dari manajemen PT. Freeport Indonesia).

Langkah-langkah strategis dilakukan oleh aparat kemanan untuk menembak Jenderal Kelly Kwalik adalah pendekatan persuasive yaitu bagun propaganda bahwa Kapolda Papua Irjend Bagus Ekodanto (mantan) mengatakan pelaklu bukan Jenderal Kelly Kwalik namun Pangdam Cederawasih Mejend. A. Nasution mengatakan pelakunya Jenderal Kelly Kwalik. Kapolda mengatakan hal tersebut karena anak buahnya sudah ketemu langsung dengan Jenderal Kelly Kwalik, ia mengatakan bahwa saya bukan pelaku, konflik diareal PT.Freeport Indonesia, pelakunya adalah aparat TNI dan Polri yang sedang memperebutkan lahan bisnis militernya di areal PT. Freeport Indonesia. Sayangnya pernyataan mantan Kapolda Papua disampaikan ke publik saat menyelang mutasi antara Irjend Bagus Ekodanto digantikan Irjend Bekto Suprapto. Kapolda baru Irjend Bekto Suprapto hiraukan pernyataan mantan Kapolda Papua kemudian mendukung pernyataan Pandam Cenderawasih bahwa dalang pengacauan di areal PT. Freeport Indonesia adalah Jenderal Kelly Kwalik, oleh sebabnya cara yang dilakukan Kapolda Papua adalah memutasikan kapolres Timika beserta jajaran strategis di bersihkan dan steril kemudian Kapolda Papua Irjend Bekto membangun jaringan baru berdasarkan informasi dan data yang telah di himpun oleh Kapolda lama, salah satu data adalah pertemuan dengan Jenderal Kelly Kwalik.

Isu yang dilemparkan ke Jenderal Kelly Kwalik sebelum ditembak adalah akan ada dialog antar bangsa Papua dengan bangsa Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan terjadi di tanah Papua jadi harus turun ke kota. Pihak pemerintah telah menyediakan biaya perjalanan dan akomodasi. Isu ini Jenderal Kelly Kwalik terima tanpa memperhitungkan kemungkinan buruk lainnya. Sehingga Jenderal Kelly Kwalik datang mendiam diri dirumah salah satu warga selama satu minggu di Gorong-gorong Timika.

Ketika hitungan Intelejen Indonesia memastikan Jenderal Kelly Kwalik ada di Kota Timika, maka Intelejen Indonesia bergerak dengan menciptakan propaganda sebelum penembakan terhadap Jenderal Kelly Kwalik Tanggal 15 Desember 2009, yaitu pelantikan anggota DPRD Timika periode 2009-2014 dan pada malam hari terjadi pembakaran pasar di Timika kota saat itulah Jenderal Kelly Kwalik ditembak. Artinya perencanaan ini sudah dibuat sedemikian rupa agar alihkan perhatian masa ke pelantikan anggota DPRD Timika dan pembakaran Pasar di Timika, supaya dengan mudah menghilangkan dan mengambil nyawa Jenderal Kelly Kwalik.


RABU, 16 DESEMBER 2009.


Jam 03.00 WP, Jenderal Kelly Kwalik berhasil ditembak oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri di gorong-gorong Timika. Jenderal Kelly Kwalik tertembak di paha kanan tembus ke paha kiri di salah satu rumah warga sipil di Timika, tertembaknya Jenderal Kelly Kwalik saat sedang tidur, seorang agen dari densus 88 menghampiri depan pintu kamar dimana Jenderal Kelly Kwalik sedang tidur kemudian mengetuk pintu dan memanggil nama untuk dibukakan pintu (dalam bahasa amungal), Jenderal Kelly Kwalik bangkit berdiri dari tempat tidur langsung buka pintu, setelah dibukakan pintu terperangkap dalam todongan senjata Densus 88, Jenderal Kelly Kwalik mundur dan keluar lompat melalui jendela dengan tujuan bisa menyelamatkan diri namun diluar sudah kepung sehingga berhasil melumpuhkannya melalui timah panas, tanpa ada perlawanan senjata dengan pihak Densus 88. Jenderal Kelly Kwalik langsung di evakuasi ke rumah sakit Karitas Kuala Kencana Timika. 

Dalam perjalanan dari TKP menuju ke Rumah Sakit Karitas Jenderal Kelly Kwalik menghembuskan nyawa karena kehabisan darah. Di tempat TKP juga pihak Densus 88 berhasil menyita beberapa barang saebagai alat bukti dan menangkap 5 orang sebagai saksi 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kemudian diamankan Polres Mimika. Setelah di evakuasi jenasa Jenderal Kelly Kwalik di rumah sakit Karitas Timika, sekitar jam 11.00 WP Jenderal Kelly Kwalik diberangkatkan ke Jayapura melalui pesawat Buing Merpati untuk melakukan otopsi forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura.

Di Timika setelah mendengar kabar bahwa Jenderal Kelly Kwalik ditembak, masyarakat dari berbagai suku di tanah Papua langsung mendatangi kantor DPRD Timika dengan membetangkan sejumlah tulisan-tulisan di spanduk dan pamphlet sebagai tanda protes terhadap penembakan Jenderal Kelly Kwalik yang tidak manusiawi dilakukan oleh aparat negara Republik Indonesia. Masa yang begitu besar mulai datang dari arah masing-masing penjuru komunitas mulai memadati halaman kantor DPRD Timika sehingga DPRD Timika dengan inisiatif memberikan izin tempat untuk melakukan duka dan prosesi upacara pemakaman. 


Masyarakat menempati di lingkungan DPRD Timika dengan membuka tenda-tenda, mendatangkan alat-alat masak secara spontan dari masyarakat untuk tinggal bertahan. Dengan menuntut bahwa, kami keluar dari lingkungan DPRD Timika ketika ada putusan politik yang jelas dari negara colonial Indonesia dan sekutunya tentang hak kebangsaan Papua 1 Desember 1969. Kalau tidak ada putusan politik yang jelas maka masa tetap bertahan di kantor DPRD Timika apapun resikonya.


Kejanggalan:

Jenderal Kelly Kwalik sedang tidur tenang dirumah, kenapa tidak ditunjukan surat DPO atau perintah operasi, kemudian ditangkap sebagai saksi kunci untuk mengungkapkan serentetan konflik diareal PT. Freeport Indonesia.

Jenderal Kelly Kwalik dijadikan tersangka bukan karena isu teroris tapi konflik pengamanan perebutan lahan bisnis diareal PT.Freeport Indonesia dan sekitarnya, namun cara penembakan terhadap Jenderal Kelly Kwalik seperti teroris.

Tugas Polisi bukan untuk membunuh orang tapi untuk mengayomi dan menertibkan masyarakat. Juga untuk melumpuhkan seseorang tidak serta merta menembak tapi memberikan peringatan dulu, lalu melumpuhkan. Mestinya melalui protap yang formal tapi tindakan diluar protap.


Aturan perang tidak pernah dimalam hari tapi harus disiang hari.

Evakuasi jenasah ke rumah Sakit Karitas Kuala Kencana terlalu jauh, sesungguhnya ada rumah sakit umum daerah di Timika Indah jaraknya kurang lebih 2 KM dari TKP bisa menempuh waktu 15 menit.

Pernyataan mantan Kapolda Papua Irjend. Drs. Bagus Ekodanto mengatakan, pelaku penembakan mille 54 pada juli 2009 bukan Jenderal Kelly Kwalik, tapi pelakunya kelompok kriminal bersenjata. Namun Kapolda Papua Irjen Bekto mengatakan pelaku penembakan dan dalang serentetan konflik diareal PT. Freeport Indonesia adalah Jenderal Kelly Kwalik.

Jenderal Kelly Kwalik diangkap sebagai musuh negara, kenapa mayat harus dievakuasi kerumah sakit.


KAMIS, 17 DESEMBER 2009

Tim ahli forensik dari Makasar dan Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado tiba di Jayapura melakukan otopsi terhadap jenasa Jenderal Kelly Kwalik. Otopsi lakukan dirumah sakit Bhayangkara Jayapura. Sebelum dilakukan otopsi keluarga korban maupun pihak-pihak yang berkompeten untuk membesuk jenasa tidak diizinkan oleh Kapolda Papua alasan demi keamanan. Yang datang minta kesempatan untuk membesuk adalah Ketua MRP, Anggota perwakilan Kamnas HAM Papua, Mama Yosepha Alomang, Pimpinan Sinode di Papua dan beberapa LSM. Sikap Kapolda Papua demikian, tapi informasih tertembaknya Jenderal Kelly Kwalik sudah menyebar di seluruh tanah Papua bahkan diluar tanah Papua melalui media maupun sarana komunikasi lainnya.

Disisi lain, untuk menjaga konflik susulan yang tidak beruntung manfaat politiknya, dilakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait yang punya peran sentral untuk memfasilitasi dan menangani secara kontinju kasus tertembaknya Jenderal Kelly Kwalik baik pendekatan Hukum maupun pendekan Politik. Sehingga beberapa pimpinan langsung datang ke lokasi pemakaman di Timika untuk terlibat langsung dalam upacaranya dan lain berhalangan karena transportasi dll.

Kejangkalan:

Keluarga Jenderal Kelly Kwalik tidak ditandatangani sebagai saksi dalam proses otopsi jenasa.

Pejabat Negara DPRP, MRP, Komnas dll mau besuk tidak diizinkan oleh Kapolda Papua, pada hal pihak-pihak ini sebagai pejabat Negara juga bisa sebagai saksi.


JUMAT, 18 DESEMBER 2009.

Kapolda Papua mengundang sejumlah jajaran institusi Negara yang ada di tanah Papua mulai, Gubernur, DPR, MRP, TNI, Kejaksaan, Pegadilan dan jajaran pejabat lainnya datang ke Polda Papua melalukan pertemuan khusus terkait mengantisipasi gesekan-gesekan dari rakyat Papua. Saat yang sama juga pernyataan dari manajemen PT. Freeport Indonesia mengatakan bahwa tertembaknya Jenderal Kelly Kwalik maka bisnis terbesar tambang emas di Freeport Indonesia akan aman dan lancar, tidak ada lagi gangguan keamanan. Karena ketika terjadi gangguan keamanan dipimpin oleh Jenderal Kelly Kwalik diareal PT. Freeport Indonesia yang berdampak pada kerugian di perusahaan yang besar pada pos dana operasional pengamanan.

Rakyat Papua di kantor DPRD Timika menuntut jenasah Jenderal Kelly Kwalik dikembalikan ke keluarga dan 5 (lima) orang yang ditangkap saat penembakan Jenderal Kelly Kwalik sebagai saksi harus bebaskan demi hukum, karena pelaku yang selama ini sebagai target dan DPO sudah ditembak. Sehingga 4 (empat) orang di bebaskan dari tahanan Polres Mimika dan satu orang di tahan atas nama Jeep Murib karena terbukti membawa sebuah peluruh senjata Api


Kejangkalan:

Hasil Otopsi dari Tim Forensik tidak sampaikan secara terbuka ke Publik.

PT.Freeport Indonesia telah memfasilitasi baik dana dan transportasi untuk menghilangkan hak hidup dan mencabut nyawa seseorang tidak merasa bertanggungjawab tapi menyetujui penembakan dan merasa bersyukur telah tertembak Jenderal Kelly Kwalik.


SABTU, 19 DESEMBER 2009.

Masyarakat mendapat informasih bahawa jenasa sedang antara ke Timika dari Jayapura, masa mendatangi di Bandara PT. Freeport Indonesia Moses Kilangi, dengan maksud memikul jenasa Jenderal Kelly Kwalik antar ke kantor DPRD Timika, situasi Timika tegang. Panser-panser militer diarahkan ke masa semua. Namun dengan komunikasi yang baik oleh tokoh mudah bapak Hans Magal, sehingga emosi masa dikendalikan dan masa kembali ke DPRD Timika.


Jam 12.00 WP, jenasa Jenderal Kelly Kwalik dari rumah sakit Bhayangkara Jayapura diberangkatkan ke Timika melalui pesawat suci air dengan pengawalan langsung oleh Direskrim Polda Papua Kombes Petrus Waine dan AKBP Stevanus Adii. Sampai di Timika jenasa antar ke Rumah Sakit Karitas Kuala Kencana Timika untuk disemayamkan sementara sebelum serahkan ke keluarga.

Sebelum jenasa Jenderal Kelly Kwalik tiba ditangan keluarga dalam hal ini Dewan Adat Papua dari Kepolisian, rakyat Papua duduk lakukan pertemuan untuk mengatur mekanisme penerimaan jenasa. Dari hasil pertemuan terbentuklah tim penerimaan jenasa Jenderal Kelly Kwalik dan menentukan protokoler upacara pemakanan. Para pimpinan rakyat Papua dan keluarga korban sepakat tidak ditandatangani berita acara penerimaan jenasa karena ketika ditandatangani maka peristiwa penembakan terhadap Jenderal Kelly Kwalik yang tidak manusiawi tersebut diterima oleh rakyat Papua agar dikemudian hari tidak ada masalah.


Kejangkalan:

Materi dalam berita acara tidak meyebutkan keterlibatan Jenderal Kelly Kwalik menganggu proses eksplorasi penambagan emas di areal PT. Freeport dan penembakan warga Amerika di mille 72 tahun 2006 serta mille 54, juli 2009, tapi menyebutkan Jenderal Kelly Kwalik memegang senjata Api tanpa izin dan sebagai otak kasus di Mapenduma tahun 1996.

Berita acara sesungguhnya dibuat secara bersama antara pihak Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat keamanan dan keluarga korban bangsa Papua tapi berita acara dibuat secara sepihak dengan kop Polda Papua.


MINGGU, 20 DESEMBER 2009

Jam 15.00 WP, jenasa Jenderal Kelly Kwalik dari rumah sakit karitas dengan pengawalan ketat oleh satgas Amole (TNI dan densus 88) menuju ke gedung DPRD Timika untuk diserahkan ke pihak korban. Yang mewakili pihak korban menerima jenasa adalah Ketua dan anggota DPRD Timika, kemudian langsung diserahkan ke Rakyat Papua, saat memasuki lingkungan DPRD Timika pasukan TPN-OPM langsung menerima jenasa Jenderal Kelly Kwalik secara militer kemudian disemayamkan di depan kantor DPRD Timika, diatas peti jenasa ditutupi dengan bendera bintang Fajar.

Setelah jenasa Jenderal Kelly Kwalik disemayamkan di depan Kantor DPRD Timika, Dewan Adat Papua menyampaikan pandangan umum tentang tata cara dan mekanisme upacara pemakaman. Setelah itu pandangan dari dewan adat daerah Timika dalam hal ini Lemasa, saat menyampaikan pandangan dari Lemasa terjadi protes oleh masyarakat karena komunikasi yang tidak terarah disampaikan oleh pimpinan Lemasa. Masa semua berdiri saling serang kejar-kejaran baik ke pihak aparat keamanan maupun kepihak pimpinan yang sedang memandu dan memfasilitasi pemakaman, kericuan terjadi kurang lebih 30 menit. Aparat keamanan memberikan tembakan peringatan untuk masa kembali tenang. Akhirnya masa kembali tenang, melanyutkan persiapan upacara pemakaman Jenderal Kelly Kwalik.

Reaksi spontanitas ini terlihat ada pihak yang memprofokasi masalah kematian Jenderal Kelly Kwalik dapat dilokalisir dengan menciptakan konflik horizontal agar masalah ini tidak menginternasionalisasikan. Namun berbagai langkah dan komunikasi yang terarah dengan prinsip Jenderal Kelly Kwalik dipandang sebagai salah satu Tokoh sentral dalam Pembebasan bangsa Papua sehingga situasi kembali kondusif.

Setelah jenasa Jenderal Kelly Kwalik di semayamkan di DPRD Timika, diatas kepala membicarakan pokok-pokok tuntutan rakyat Papua atas kematian yang tidak manusiawi tersebut dengan menerima masukan dari masyarakat untuk dipertimbangkan sebagai agenda perlawanan bersama. Selain itu menentukan tempat dimakamkan Jenderal Kelly Kwalik. Perdebatan cukup alot untuk menyampaikan pokok pernyataan dan tempat makam, karena masing-masing menyampaikan agenda pesan sponsor. Hal ini nampak bahwa, awalnya makam Jenderal Kelly Kwalik di bundaran bandara PT. Freeport Indonesia Moses Kilangi Timika, namun pihak yang punya hal ulayat diintervensi oleh manajemen PT. Freeport Indonesia sehingga tempat makamnya dialihkan ke lapangan Timika Indah. Pokok pernyataan juga banyak yang pro kontra namun berhasil disepakati dan dirumuskan:

Negara Republik Indonesia telah menodai suasana hajatan makna Natal umat Kristiani dan telah melanggar hak hidup Jenderal Kelly Kwalik secara tidak manusiawi berdasarkan asas dan norma kemanusian. Ini merupakan pembunuhan kilat dan pencabutan nyawa seseorang secara paksa dan terencana. Sehingga Dunia dan masyarakat Internasional segera mengutuk dan memberikan sangsi keras terhadap perilaku Aparat Keamanan Negara Republik Indonesia di atas Bangsa Papua.

PT. Freeport Indonesia, sebagai penyandang dana dan pendukung fasilitas dalam rencana pembunuhan anak adat Jenderal Kelly Kwalik, karena PT. Freeport Indonesia yang punya berkepentingan dalam pembunuhan Jenderal Kelly Kwalik demi pengamanan Investasi penambangan emas di Nemangkawi. Maka PT. Freeport Indonesia harus di Tutup dan Bertanggungjawab penuh terhadap Dewan Adat Papua untuk menyelesaikan semua masalah tentang hak-hak Hidup dan Hak Politik Bangsa Papua secara menyeluruh atau komperhensip, integral, setara, adil, beradab, bermartabat dan tuntas harus digelar Dialog atau Perundingan antar bangsa Papua dan Bangsa Indonesia dalam tahun 2010 yang dimediasi oleh PBB. Batas waktu point a dan b bulan Januari – Februari 2010.

Bahwa peristiwa penembakan warga berkebangsaan Australia Mr. Drew Nicholas Grant dan korban lain di Areal PT. Freeport Indonesia mile 52-54 Timika Papua pada bulan Juli 2009, sampai hari ini belum terungkap pelakunya, maka atas nama bangsa Papua hendak kami sampaikan kepada dunia Internasional bahwa Jenderal Kelly Kwalik bukan pelaku penembakan teragedi kemanusian di Areal PT. Freeport Indonesia.

Perjuangan bangsa Papua bukan merusak negara manapun di dunia ini, termasuk tidak berniat merusak negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap bangsa dan negara di dunia harus menghargai hak-hak azasi dan hak Politik bangsa Papua dan mewujudkannya penuh pada tahun 2010.


Kejangkalan:

Kebebasan menentukan sikap Politik sebelum Pemakaman Jenderal Kelly Kwalik, diintervensi dari manajemen PT. Freeport Indonesia agar dampak tertembak Jenderal Kelly Kwalik jangan sampai melibatkan PT. Freeport Indonesia.

Manajemen PT. Freeport Indonesia melakukan upaya keras untuk pemakaman tidak di Bundaran bandara Moses kilangi, akhirnya berhasil upayanya kemudian dialihkan lapangan Timika Indah.


SENIN, 21 DESEMBER 2009




Jam 12.00 WP, misa reguim dipimpin oleh Uskup Keuskupan Timika Mgr. Jhon P. Saklil. Uskup dalam khotbahnya mengatakan bahwa Jenderal Kelly Kwalik memperjuangkan untuk menegakkan hak-hak dasarnya termasuk hak politik, sehingga secara konsisten dan berkomitmen penuh menahan diri di hutan rimba, mengalaskan papan menjadi kasur, salju menjadi selimut baginya, tidak pernah mengemis kepada siapapun. Jenderal Kelly Kwalik telah menunjukan ketokohannya dalam menyelamatkan umat manusia dari kepunahan oleh kolonialisme Indonesia. Oleh sebab itu saya mengutuk keras para pelaku yang telah mencabut nyawa seseorang tanpa ada perlawanan. Bagi yang kita sedang hidup, perlu memetik makna ketokohan dari padanya, agar kita teguh dalam perjuangan hidup kita. Untuk itu kita harus duduk berbicara dan bertindak diatas tanah yang keras, bukan di atas lumpur. Setalah misa dilanyutkan memberikan penghormatan terhadap jenasah Jenderal Kelly Kwalik. Dan diumumkan makam tanggal 22 Desember 2009 di lapangan Timika Indah.




SELASA, 22 DESEMBER 2009




Jam 11.00 WP pembacaan pidato Ketua Umum Dewan Adat Papua di halaman kantor DPRD Timika, setelah itu penghormatan terakhir terhadap Jenderal Kelly Kwalik. Jam 15.00 WP jenasa diarak-arakan ke makam di Timika Indah yang telah disiapkan oleh Panitia. Setelah pemakaman ditutup dengan doa yang dipimpin oleh pater Amandus. Masyarakat bubar ke tempat masing-masing untuk mempersiapkan pesta natal namun yang lain kembali ke DPRD Timika untuk duduk bertahan sampai ada salusi final.


Demikian ulasan singkat gambaran kondisi Timika pasca penembahkan Jenderal Kelly Kwalik. Kiranya tragedy kemanusiaan DI TANAH PAPUA yang terus terjadi dan menimpa semua insan manusia ciptaan Allah dapat berakhir untuk selamanya.




Jayapura, 30 Desember 2009

Label: , , ,

Rabu, 22 Juli 2020

22 Tahun Tragedi Biak Berdarah: Kekerasan Kolonial dan Militer Indonesia di Tanah Papua Barat



Tragedi Biak Berdarah Merupakan akibat tindakan dari Aparatus militer Negara Kolonial Indonesia melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat di Biak yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora secara damai serta demokratis  dan selama pengibaran Bendera Bintang Kejora dari tanggal 2-6 July 1998 telah mengorbankan 230 orang. 8 orang meninggal; 8 orang hilang; 4 orang luka berat dan dievakuasi ke Makassar; 33 orang ditahan sewenang-wenang; 150 orang mengalami penyiksaan; dan 32 mayat misterius ditemukan hingga terdampar di perairan Papua New Guinewa (PNG) dan sebagian korban belum terdata sejak 6 July 1998 Sampai 6 July 2020 yang telah 22 Tahun.

Kondisi ini, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] melihat bahwa Kekerasan oleh kolonial dan militer Indonesia di atas Tanah Rakyat Bangsa Papua Barat merupakan kekerasan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Papua Barat dari tahun ke tahun tanpa hentinya,  yang mengancam berbagai korban kemanusian,  Alam,  budaya, bahkan martabat kemanusiaan. Dan tidak terlepas dari praktek Kapitalis dan kedok Imperialis antara kolonial Indonesia di Tanah bangsa Papua Barat.

Akibat awal dari  Aneksasi bangsa Papua Barat sejak 1 Mei 1963 setalah Rakyat Papua Barat merebut kemerdekaan pada 1 Desember 1961 secara konstitusional de jure dan de facto secara pengakuan kebangsaan di bawa Belanda dan penyiaran Radio Autralia serta Belanda bahkan secara sah atribut kebangsaan sudah ada sejak itu. Namun, kemerdekaan bangsa Papua Barat telah dimanipulasi oleh Indonesia dan orang maupun Negara-negara yang mempunyai berbagai kepentingan di atas Tanah Papua Barat.

Selanjutnya, kekerasan tragedi kemanusian terus berlanjut dalam bingkai negara kolonial Indonesai melalui beragam operasi militer tanpa hentinya, termaksud tepat pada 06 July 1998 merupakan hari peringatkan tragedi Biak Berdarah yang ke-22 Tahun hingga 2020 tanpa penanggungjawab dan mengadili atas kekerasan Aparatus militer Indonesia oleh Negara.
Kini, telah 22 tahun berlalu tanpa proses penyelesaian kasus tragedi biak berdarah maupun seluruh tragedi kemanusiaan dan pembiaran terhadap aparat negara sebagai pelaku pembantaian tersebut.

Tindakan pemeliharaan dan melindungi pelaku palanggar HAM, justru melanggengi kepentingan akses eksploitasi-an sumber daya alam dan menjaga eksistensi mengkoloni Papua Barat. dan disertakan juga, pemusnahan etnis Melanesia Papua Barat yang sangat spontanitas yang meningkat terus-menerus, terlihat jelas ketika bangsa Papua Barat di aneksasi dari 1 Mei 1963 hingga 2020 sangat cukup signifikan kekerasan oleh aparatus negara kolonial Indonesia di seluruh Tanah Papua Barat.

Ketika Bangsa Papua Barat di aneksasi,  Masif-nya perampasan tanah-tanah adat, serta meningkat represifitas aparat negara disertai dengan kebrutalan penangkapan aktivis Papua Barat yang makin meningkat. Juga, militer  dan sistem di bawah kontrol negara kolonial Indonesia terus melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pengejaran dan penangkapan aktivis Papua Barat, rasialisme, penganiyaiyaan, bahkan memenjarah hingga menghabisi nyawa rakyat Papua Barat tanpa henti.

Setelah Biak Berdarah, terjadi pula berbagai tragedi-teragedi mulai dari tragedi Wamena Berdarah (2000 dan 2003); Wasyor Berdarah (2001); Uncen Berdarah (2006), Nabire Berdarah (2012); Paniai Berdarah (2014),  Nduga berdarah (2017 dan 2018 sampai hari ini), Fak-Fak Berdarah [2019] dan peristiwa berdarah lainnya yang Negara kolonial Indonesia pun tak menyelesaikan kasus-kasus tersebut sampai hari ini. Bahkan Otsus [Otonomy Khusus] sejak 21 November 2001 disahkan melalui Mantan President RI [Replublik Indonesia] Soekarno Putri/Megawati Putri sampai kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin; Tak ada satu kasus pun di selesaikan malah dalam tahapan Otsus Papua berlangsung hingga kini Tragedi berdarah terus meningkat bahkan Otsus Papua yang di berikan merupakan kebijakan yang merugikan, meresahkan Rakyat Papua Barat yang terus ditindas habis-habis sampai hari ini.