Tni porli membunuh warga sipil wakil bupati mengundurkan diri

SUARA MAMBRUK - KENYAM, Nduga West Papua - Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, [Wentius Nimiangge] masa kepemimpinan 2017 - 2022 telah mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan, karena kecewa atas penembakan yang dilakukan oleh Aparat Militer TNI/POLRI Kolonialisme Indonesia terhadap masyarakat sipil Nduga atas nama [Hendrik Lokbere]. Ujar - Pimpinan Revolusioner Papua, [Victor Yeimo]. Senin, 23 Desember 2019 - 09:25 Waktu Papua Barat.

Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua saat berbincang dengan Danrem, 172/PWY dan Pejabat Kodam XVII Cenderawasih Papua. Wakil Bupati menyatakan dengan tegas bahwa, saya atas nama [Wentius Nimiangge], sekarang juga saya mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan Kolonialisme Indonesia. Tuturnya.

Ditambahkan juga oleh [Wentius Nimiangge] bahwa, Saya sangat kecewa atas tindakan kekerasan, ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Aparat Militer TNI/POLRI Kolonialisme Indonesia terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Ungkapnya.

Wakil Bupati, [Wentius Nimiangge] menyebutkan bahwa, penembakan terhadap masyarakat sipil atas nama [Hendrik Lokbere] merupakan dampak dari banyaknya Aparat Militer TNI/POLRI yang dikirim atas perintah Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan ke Nduga dalam satu tahun terakhir ini. Ucapnya.

Dan juga, menurut [Wakil Bupati] bahwa, dampak dari pengiriman Aparat Militer TNI/POLRI ke Kabupaten Nduga, ribuan masyarakat sipil Nduga mengungsi ke hutan dan belantara/bebatuan yang tak layak masyarakat tinggal saat ini. Pungkasnya.

Disampaikan juga oleh Wakil Bupati [Wentius Nimiangge] bahwa, kami sebagai pemerintah daerah sudah menghadap Presiden, Menteri, DPR RI, Pangdam dan Kapolri untuk meminta agar Aparat Militer TNI/POLRI yang sedang melakukan operasi di Nduga segera ditarik kembali. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang dilakukan atas permintaan kami. Bebernya.

Dijelaskan juga, kami mau agar masyarakat sipil Nduga yang sedang pengungsian di tempat yang tidak layak bisa kembali dari tempat pengungsian ke kampung halaman untuk melakukan aktivitas. Tapi sayangnya, pemerintah pusat tidak merespon usaha kami. Katanya.

Menurutnya, dia bersama Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, [Yairus Gwijangge] merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, dan harusnya pemerintah pusat mendengar dan melakukan kebijakan. Namun kenyataannya sangat bertolak belakang.

Demikian juga, "kami ini adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Nduga. Tapi sejauh ini Presiden tidak pernah mendengar kami. Maka mulai hari ini, saya meletakkan jabatan sebagai Wakil Bupati. Sekarang saya sebagai masyarakat sipil Nduga. Tegasnya, usai pertemuan bersama seluruh masyarakat sipil Nduga di lapangan terbang Kenyam".

Sumber Data [Victor Yeimo]
Revolusioner [Kebebasan Papua]
Editor : Mambruk