RAKYAT PAPUA TERUS DI TAKUTI OLEH MILITER, TNI PORLI DAN BRIMOB INDONESIA

Foto doc mambruk

Suara Mambruk -  Timika papua, 8 buah pesawat herkules menerjunkan militer dengan mengunakan terjun payung, dari jam 07: 49 pagi  hinggga jam 08: 19 pagi, waktu papua, 29 november 2019 hari ini .

rakyat papua yang berada di kota timika  terus di takuti oleh aparat militer, tni porli dan brimob, dari dulu hingga memasuki bulan bulan sampai pada saat ini masih berlajut.

Masyarakat sipil papua barat terus di takuti dengan berbagai macam cara salah satunya membuat posko posko darurat di setiap mata jalan dan memasang cctv di setiap lampu merah di kota timika.

Setiap kota timika, di kuasai oleh tni porli, setiap tempat tempat terus di patroli, mata mata jalan di timika di perketat oleh aparat, dan mebuat posko posko darurat dengan alasan menjaga keamanan, ruang demokrasi papua di bungkam habis oleh aparat.

Nonton video ini:

Admin: suara mambruk

Rakyat Papua: 1 Desember adalah hari kemerdekaan, Kami akan merebut dari penjajah

Suara Mambruk - 1 desember 1961 adalah hari deklarasi kemerdekaan bangsa papua barat di mana Kemerdekaan telah di deklarasikan sebuah negara yang merdeka 1 desember 1961 di holandia jayapura

Kemerdekaan tersebut hanya berumur 19 hari, karena saat itu sukarno dan suartho mengumandangkan trikora  di alun alun  kota djogja 19 desember 1961 untuk mengagalkan kemerdekaan bangsa papua  yang telah merdeka 1 desember 1961 itu

1 desember 2019 ini, Rakyat papua akan merebut kembali kedaulatan bagsa papua yang telah merdeka, sebagai bangsa yang mempunyai hak untuk menentukan hidupnya dan bebas merdeka untuk hidup damai di atas tanahnya sendiri

Melihat Bulan bulan dan tanggal ini, semua pada persiapan, bersenang ,bergembira dengan mempesiapkan bahan, mempersipkan mental, mempersiapkan apa yang bisa di siapkan, melukis,mengambar bermotif motif, serta persiapan lainnya guna mengembalikan kemerdekaan west papua.

Nonton juga:

Menuju medan pertempuran ini, gunung gunung yang tinggi terlihat terpesona, hutan rimbah terlihat kehijau hijauan, pohon pohon goyang kiri kanan, burung cenderawasi bertepuk tepuk sayap, burung mambruk terbang gembira, alam  leluhur meneteskan air mata dengan senyuman, agin, hujan, panas, digin, ikut menyesuaikan.


Terus berjuang, bertahan dan melawan.


Admin: suara mambruk

Cinta dan Revolusi

Oleh: SURYA ANTA


Suara Mambruk - Kau tak pernah tau pada siapa, kapan, dimana dan bagaimana cinta akan jatuh, Seperti itu pula pertemuan dan perpisahan.

Kau tak pernah tau akan kah pertemuan berujung perpisahan?
Apakah perpisahan membuka “pintu” bagi perjumpaan baru?
Aku pun tak pernah tau apakah kelak seorang manusia mungil akan menjadi revolusioner atau renegat?

Menjadi penindas atau pembebas?
Menjadi pribadi tertindas yang adaptatif pada penindasan atau pelopor yang teguh, militan, penuh dedikasi dan pengorbanan?
Aku tak pernah tau. Aku tak pernah mengerti.

Yang aku tau bahwa realitas sosial dan pengetahuan memberikan syarat materialnya, Kau hanya punya kuasa atas pilihan: apakah memperjuangkan atau melepaskan
Lalu menanti pada ruang dan waktu yang entah kapan itu

Pada rupa yang sama atau berbeda
Pada seseorang yang tidak atau terlarang untuk dicintai
Pada tujuan yang pantas untuk diperjuangkan dengan darah, keringat dan air mata atau hanya bualan semu
Pada penindasan atau pembebasan?
Pada Kapitalisme atau Sosialisme?

Kita hidup dalam dunia kepalsuan
Dunia masyarakat ber-Kelas
Dunia yang menawarkan kemewahan, bagi yang berpunya maupun tidak, tak tergapai bagi si miskin
Dunia yang mengaburkan harapan, menjadi impian-impian kosong tak bermakna

Dengan sajian kenikmatan sesaat
Mempertontonkan kegemilangan diatas penindasan
Kita hidup dari satu kesalahan ke kesalahan lainnya, Dari satu kebodohan ke kebodohan lainnya, Dari kebohongan dan kemunafikan yang satu dan lainnya
Disadari ataupun tidak
Besar ataupun kecil
Itu lah hidup.

Sebab tak ada suntikan formula agar tak melakukan satu kesalahan, kebodohan, kemunafikan ataupun kebohongan.
Hidup mencari makna.
Sebagaimana cinta dan perjuangan mencari makna.

Menggapai tujuan dan asa.
Pengetahuan, organisasi dan perjuangan mengikis kotoran itu.
Menghancurkan nilai dan kebudayaan boyak yang menggerogoti tubuh dan jiwa lapuk-layu.
Kita mengubah dunia sebagaimana perjuangan mengubah kita
Menjadi lebih baik dan bermakna
Revolusi tak terinterupsi membebaskan jiwa, Sebagaimana revolusi membebaskan kelas

Menyegarkan hidup dan kehidupan
Memanusiakan manusia seutuhnya
Cinta datang dan pergi begitu cepat.
Tak hanya mengasihi dan dikasihi
Sering kali menyakiti ataupun disakiti
Ditinggalkan ataupun meninggalkan
Tapi hidup tanpa cinta bukan lah hidup
Sebagaimana hidup tanpa perjuangan adalah kematian
Dan dunia tanpa revolusi adalah kebuntuan

Masa depan adalah misteri
Hari ini adalah kenyataan
Mimpi tak boleh padam
Hidup lah tanpa kesia-siaan
Kita hanya bisa berharap bahwa: cinta memagut rindu, perjuangan memeluk kemenangan, hidup dihujani makna, dan dunia dihiasi keindahan revolusi
Kerna itu, cintai lah dirimu dan perjuanganmu sebelum siapapun dan apapun.

*Surya Anta*
Bekasi, 13 Juni 2016

MAMA IBARATKAN TANAH PAPUA

Its fb

Oleh: peu yoka yeimo


Suara Mambruk - Kita di lahirkan diatas tanah papua
Kita hidup diatas tanah papua
Kita jalan diatas tanah papua
Kita mencari makan diatas tanah papua
Kita berjuang diatas tanah papua
Kita adalah bangsa yang merdeka diatas tanah papua

Banyak yang pergi, dibantai,  disiksa dan dibunuh hanya karena mempertahankan tanah dan budaya papua.

Pertumpahan darah pun masih terus menerus terjadi diatas telapak tangan mama  dari tahun 1961 sampai pada tahun 2019 ini , dan tahapan perjuangan mempertahankan mama sebagai tanah itu sudah berhusia 58 tahun.

Kami anak yang sadar, bangga ,dan bersukhur kepada Tuhan  karena melalui mama tlah
melahirkan kami diatas tanah yang subur dan kaya akan susu dan maduh .

Hormat buat pejuangku yang sudah mendahului kami dan misi revolusi  yang kalian tinggalkan untuk kami generasi yang sadar akan pentingnya menjaga mama yaitu tanah papua.

Hormat buat hamba Tuhan dan pastor yang sudah mendahului kami, yang meluangkan waktu untuk membicarakan pentingnya menjaga mama yaitu tanah papua.

Hormat orang tua di hutan, yang tahan lapar, tahan dingin mempertahankan ideologi bangsa papua.

Hormat buat para aktivis  yang berjuang diatas telapak tangan mama yaitu tanah papua.

" Doa hati kecil mama adalah  papua merdeka, Mama beritahulah alam agar melindungi kami

Alamku papua, cabutlah orang yang sementara menjual dan mempermainkan  mamaku

Tuhan Tuhan ohhh Tuhan,
adakah cahaya hidup buatku ,generasi yang tertindas ini Mengapa engkau menempatkan kami  di tanah yang kaya, dan  subur akan sumberdaya alam

Apakah Tuhan engkau tidak melihat generasiku dan bangsaku sudah mulai habis ,di bunuh oleh tangan yang tak bertanggung jawaab

Apakah Engkau tidak melihat sumberdaya alam  kami sedang  curi habis oleh tangan-tangan  berdosa itu "

Seruan ini hanya untuk mu Tuhan Allah Bangsa papua

             "Yang tersisa bangkit dan lawan"



Admin: Mambruk

CARA MENYIKAPI DIALOG SECTORAL

Photo pribadi, 

Juru bicara internasional (KNPB), Victor Yeimo

Suara Mambruk - Kamis, 14 September 2017-Victor Yeimo, Ketua umum KNPB: Cara Menyikapi Dialog Sektoral

 Victor Yeimo Ketua umum KNPB

 Menuliskan:

 Begitu mendengar Jokowi setuju Dialog Sektoral yang diusulkan 14 orang Papua di Istana Presiden, Jakarta, KNPB mengambil sikap menolak. Alasannya, bukan karena alergi dan takut pada dialog. Juga bukan karena kedengkian terhadap setiap orang yang berupaya mencari solusi damai. Penolakan KNPB jelas, yakni adanya perspektif, metode dan tujuan yang salah dalam dialog.

 Ketika membaca isi dari dialog sektoral, tidak ada korelasi penyelesaian konflik Papua-Jakarta. Ini justru menjadi kesalahan perspektif para penggagas dan Jakarta. Menghubungkan dialog sektoral sebagai penyelesaian konflik adalah suatu penyesatan. Karena, hanya manusia tersesat yang akan menempuh jalur buntuh.

 Urusan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor adalah tanggung jawab negara yang harus diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menjawab ketimpangan di sektor-sektor tersebut, sejak aneksasi Papua, Indonesia sudah banyak bikin program dan banyak gagal. Artinya, sebagus apapun hasil dialog sektoral tidak akan mewujudkan tujuan damai yang diimpikan.

 Lantas, apakah metode dialog itu salah? Karena perspektif penyelesaian terhadap apa yang disebut “konflik” itu tidak jelas, maka cara penyelesaian pun tidak tepat. Karena metode yang tepat dalam menyelesaikan konflik sektoral sudah sedang terjadi melalui “blusukan” Jokowi 3 kali setahun ke Papua.

 Selain itu, Jokowi pun aktif membangun komunikasi (berdialog) dengan kedua Gubernur di Papua Bupati-Bupati, dan berbagai lapisan masyarakat. Lalu, negara ini punya perangkat hukum dan penegak hukumnya bila ada malpraktek penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor kepemerintahan Indonesia di Papua. Tidak perlu repot-repot gagas dialog Jakarta-Papua.

 Karena Perspektif dan metodenya salah, maka sudah tentu tujuan dari dialog sektoral tidak dapat tercapai, dan hanya menjadi bahan politik pencitraan Jakarta. Bukan saja sebagai bahan kampanye Jokowi menuju Pilpres 2019, tetapi sebagai bahan kounter opini publik Internasional yang sedang mendorong penyelesaian internasional.

 Oleh karena itu, sikap yang diambil KNPB jelas tidak berurusan dengan “dialog sektoral” yang membahas urusan-urusan internal dari kekuasaan pemerintahan kolonial Indonesia di tanah Papua. Mau dialog sampai 1001 kali pun silahkan. KNPB hanya berurusan dengan penyelesaian konflik dua entitas, antara pihak penjajah dan terjajah. Antara orang Papua di teritori West Papua, dan penguasa Indonesia yang merampas dan menduduki wilayah ini. Antara pemilik sah dan pencaplok illegal.

 Itulah yang disebut konflik. Dan konflik seperti ini tidak pantas diselesaikan melalui dialog. Tidak logis, perampok berdialog dengan pemilik rumah mencari win-win solution tentang status kepemilikan. Rakyat Papua yang mengalami kepincangan (penindasan) di segala sektor kehidupannya adalah hasil dari praktek kolonialisme Indonesia. Semua pihak mesti berhenti bersandiwara menyempitkan persoalan pokok menjadi persoalan sektoral?

 Klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Sementara, rakyat West Papua di teritori West Papua secara sah belum menentukkan nasib politiknya di bawah hukum internasional. Karena itu, metode penyelesaian harus dikembalikan melalui jalur legal, sesuai hukum internasional yang berlaku. West Papua bukan bagian dari rumah tangga Indonesia yang penyelesaiannya melalui cara-cara internal. West Papua ada urusan internasional yang harus dikembalikan ke PBB.

 West Papua adalah urusan PBB yang belum selesai. Karena belum selesai, PBB mesti mendorong mekanisme referendum sebagai satu-satunya solusi dalam menentukan nasib rakyat West Papua diatas tanah Papua. Solusi damai hanya bisa terwujud bila rakyat West Papua diberi hak untuk menentukan pilihan politik untuk berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka sebagai sebuah negara-bangsa melalui Referendum.

 KNPB mendorong referendum sebagai media penyelesaian yang damai, demokratis dan final. Dalam referendum tidak ada win-win solution, karena yang ada hanya solusi tunggal dan final. Dalam referendum, tidak ada istilah perwakilan. Tidak ada rekayasa. Yang ada hanya satu orang satu suara. Memilih untuk menentukan nasib masa depannya.

 Disinilah dialog-dialog tentang penentuan syarat-syarat referendum dibahas bersama-sama dengan penguasa Indonesia. Disinilah saat-saat dimana Indonesia dapat menguji seberapa besar orang Papua yang cinta dan ingin Indonesia tetap menduduki West Papua. Sebaliknya, rakyat West Papua dengan jujur memilih berdiri sendiri, mendirikan sebuah negara yang merdeka. Solusi damai ini sudah terjadi di berbagai konflik yang mengambil penyelesaian lewat referendum.

Penulis adalah Ketua Umum KNPB

SEJARAH BERDIRINYA KNPB DAN KNPB SEDANG KEMANA

LOGO KNPB

Suara Mambruk - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didirikan pada tanggal 19 November 2008, di Aula STT. Walter Post, Sentani, West Papua, oleh berbagai organisasi perlawanan dan aktivis-aktivis Mahasiswa dan masyarakat. Pada pembentukan ini, Buchtar Tabuni dan Victor F. Yeimo yang sebelumnya memimpin aksi mendukung peluncuran IPWP di London, 15 Oktober 2008, dipilih menjadi Ketua Umum dan Ketua 1 KNPB.

Pembentukan KNPB dilaksanakan di tengah eksodus Mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa-Bali, yang kembali ke West Papua, bergabung dengan aktivis mahasiswa, dan masyarakat di Jayapura, menduduki lapangan Makam Alm. Theys H. Eluay di Sentani, di mana dari sini, mereka menyeruhkan “Papua Zona Darurat”.

Pada tanggal 1 Desember 2008, Buchtar Tabuni di tangkap Polda Papua. Begitu juga aktivis Sebby Sambom. Sementara, Victor F. Yeimo mengambil alih kerja harian dibantu Elly Sirwa, Musa Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Erik Logo, Warius Warpo Wetipo, Esyik Wea, Ones Suhuniap, Albert Wanimbo, Jefry Tabuni, Benyamin Gurik, Kantius Hisage, Fanny Kogoya, Fero Hubi, Yusak Bazoka Logo, Patris Wenda, Lamber Siep, dll.

Setelah Tenda Zona Darurat di Lapangan Makam Theys dihancurkan oleh TNI dan Polri, KNPB pindah ke samping kediaman pendopo Theys H. Eluay. Mereka melebarkan jaringan KNPB ke Wilayah-wilayah. Kekuatan semakin bertambah setelah eksodus Mahasiswa se-Jawa dan Bali dipimpin Victor Kogoya, Mecky Yeimo, Ogram Kobabe Wanimbo, Zadrak Kudiay, Danny Wenda, Serafin Diaz, dll meninggalkan Kampus dan kembali ke tanah air melalui Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB).

Sementara, Free West Papua Campaign (FWPC), di bawah pimpinan Benny Wenda menjalankan kompanye dan lobby politik di luar negeri, terutama di Eropa dan Afrika. Benny Wenda bersama dukungan KNPB dalam negeri menginisiasi pembentukan International Lawyers for West Papua (ILWP). Rakyat West Papua menyambut dengan aksi besar-besaran. Sehari sebelumnya, Musa Mako Tabuni, Serafin Diaz asal Timor Leste ditangkap Polda Papua di Pelabuhan Jayapura. Sementara Yance Mote di Waena.

Sementara di hari peluncuran ILWP, penembakan terhadap masa aksi damai di Nabire oleh Polisi menewaskan 5 orang. Di Expo Waena, Jayapura, aksi berlangsung dalam kepungan TNI dan Polri. Rakyat West Papua menolak Pemilu 19 April 2009. Sementara itu, beberapa aktivis KNPB ditembak mati Polisi seperti Erick Logo. Kemudian penembakan terhadap Yance Yogobi, Dino Uaga, Andy Gobay, Jhoni Hisage dilumpuhkan dengan timah panas dan dipenjara. Sementara Victor Yeimo menjadi buronan alias DPO oleh Polda Papua. 

KNPB kembali mengadakan Musyawah Besar di salah satu tempat di kota Jayapura dan membentuk struktur dan mekanisme KNPB yang lebih lengkap, sambil menetapkan program-program maksimum dan minimum. Victor Yeimo kemudian ditangkap pada 28 Oktober 2009.

KNPB tidak mengalami kekosongan energi perlawanan. Kerja-kerja harian diambil alih oleh Esyik Wea, Danny Wenda, Hubertus Mabel, Ogram Wanimbo, Warius Wetipo, Fero Hubby, Victor Kogoya, Fanny Kogoya, Mecky Yeimo, dll. Setelah Mako Tabuni dan Diaz dibebaskan dari penjara, mereka bergabung kekuatan dan kemudian mengambil alih gerakan sipil kembali. Memimpin demonstrasi damai KNPB di kota Jayapura.

Sementara Victor Yeimo dan Buchtar Tabuni mendekam di balik terail besi sambil berkoordinasi keluar. Sementara itu, dukungan internasional semakin besar dengan terus bergabungnya parlemen-parlemen dan pengacara-pengacara dari seluruh dunia dalam IPWP dan ILWP. KNPB telah berturut-turut memberikan dukungan pada setiap kegiatannya.

Kongres I KNPB

Pada tanggal 19-22 November 2010, dilaksanakan Kongres I KNPB di Kampung Harapan, Sentani. Seluruh pengurus dan anggota wilayah ikut hadir. Dalam kongres I ini, KNPB memilih kepengurusan baru dan melahirkan resolusi politik dan organisasi. Buchtar Tabuni terpilih kembali menjadi Ketua Umum KNPB. Sementara Musa Mako Tabuni menjadi Ketua 1 KNPB. Jabatan Sekretaris dipegang oleh Agustinus Trapen dan Danny Wenda sebagai Sekretaris I. Juru Bicara Nasional, Jefry Tabuni dan Victor F. Yeimo sebagai juru bicara internasional. KNPB juga memilih Kepala-Kepala Komisariat dan bidang-bidang.

Berikut beberapa resolusi yang dikeluarkan KNPB: 1) Segera menyelesaikan Status Politik West Papua melalui referendum sebagai solusi damai, demokratis dan final; 2) Segera memperkuat internal perjuangan bangsa Papua melalui pembenahan dan penyatuan pertahanan militer, perjuangan sipil dan persatuan diplomat internasional; 3) Mendesak pertahanan militer West Papua untuk bersatu agar mendorong agenda referendum bagi bangsa Papua; 4) Mendesak seluruh elemen perjuangan untuk segera mendorong pembentukan Dewan Nasional sebagai simbul persatuan nasional menuju referendum sebagai resolusi penyelesaian masalah West Papua; 5) Segera menghentikan perdebatan dan konflik internal antara para diplomat internasional dan bersatu dalam kerja-kerja kampanye dan diplomasi demi mendorong proses penyelesaian melalui jalur hukum dan politik.

Setelah kongres selesai dilaksanakan, KNPB fokus pada programprogram organisasi yakni pembentukan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) hingga puncaknya terbentuk Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai alat demokratis yang merepresentasi kepentingan politik bangsa Papua. Di sini, Buchtar Tabuni yang baru keluar dari Penjara didaulat sebagai Ketua PNWP. Sementara KNPB menyepakati digelarnya Kon gres Luar Biasa untuk memilih kepemimpinan KNPB. Memasuki Pertengahan tahun 2011, program program politik dengan tuntutan referendum terus digalang di seluruh wilayah West Papua di bawah komando Mako Tabuni. Sementara di luar negeri, Konferensi ILWP digelar oleh Benny Wenda, di mana Juru Bicara Internasional KNPB, Victor F. Yeimo ikut memberikan pidato di London. Setahun kemudian, Buchtar Tabuni dan Jefry Wandikbo ditangkap dan dipenjarakan oleh Polda Papua.

Pada 14 Juli 2012, Mako Tabuni ditembak mati oleh Densus 88, Polda Papua di Lingkaran Perumnas 3 Waena. Sementara itu, Komisariat Militan, di bawa komando Hubertus Mabel dibantu Sebby Sambom melakukan koordinasi di setiap pertahanan militer Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, hingga mendorong Kongres TPN-PB di Biak, di mana Goliat Tabuni didaulat sebagai Panglima Komando Tertinggi TPN-PB. Dalam perjalanan koordinasi militer di Lanny Jaya, Hubertus Mabel yang sementara berada di Kurulu, Kampung halamannya, ditembak mati oleh anggota Polres Jayawijaya. Sementara Sebby Sambon dan lain-lainnya menjadi DPO hingga saat ini.

Kongres Luar Biasa (KLB)

Seperti yang direcanakan sebelumnya, Kongres Luar Biasa berlangsung di Timika, dengan dipanitiai oleh Steven Itlay. Dihadiri oleh pengurus dan anggota Wilayah, KLB memilih Victor F. Yeimo sebagai Ketua Umum KNPB, dan Agus Kossay yang sebelumnya menjabat Ketua KNPB Wilayah Sentani, sebagai Ketua 1 KNPB. Sementara, Ones Suhuniap dan Mecky Yeimo diangkat menjadi Sekretaris Umum dan Sekretaris 1.

Pembenahan pengurus dan program dilakukan di Kali Biru, Sentani. Pergantian posisi di berbagai bidang terjadi akibat beberapa pengurus menjadi DPO, seperti Danny Wenda, Agustinus Trapen, Diaz Serafin. Mono Hisage terpilih menjadi kepala Militan menggantikan Hubertus Mabel yang telah ditembak polisi. Sementara, Yusak Logo alias Bazoka Logo dipilih menjadi Juru Bicara Nasional KNPB. Warius Wetipo dan Ogram Kobabe Wanimbo mengambil alih Komisariat Diplomasi.

Kepengurusan ini melanjutkan hasil Kongres I KNPB. Program politik dan organisasi terus dijalankan. Program penyatuan diplomasi internasional mulai digalang dengan mengaktifkan komunikasi lintas gerakan perlawanan di dalam negeri. Sementara penguaatan internal organisai dan perlawanan politik terus dilanjutkan sekali pun penguasa kolonial Indonesia merepresi, menangkap dan membunuh aktivis KNPB. Pada pertengahan 2013, Victor F. Yeimo ditangkap Polda Papua saat memimpin demo damai. Kerja-kerja harian diambil alih oleh Agus Kossay bersama pengurus yang lainnya.

Sementara itu, aksi-aksi politik terus dilancarkan dari wilayah, seperti di Timika di bawa komando Steven Itlay, di Wamena di bawah komando Simeon Dabi, di Yahukimo di bawa Komando Erinus Pahabol dan Aminus Balingga, di Manokwari di bawah komando Alexander Nekenem, di Sorong di bawa komando Martinus Yohame yang kemudian diculik dan dibunuh oleh pasukan pengamanan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20-25 Agustus 2014. Kemudian di Nabire di bawa komando Zadrak Kudiay, di Merauke Gento dan Ibu Pangkrasia Yeem, di Biak oleh Yulianus Mandowen dan Apolos Sroyer. Begitu juga di Kaimana dan Pak-Pak. Buchtar Tabuni, ketua PNWP yang baru keluar dari penjara memimpin aksi-aksi damai dan kemudian menjadi DPO Polda Papua hingga saat ini.

Lahirnya ULMWP

Sesuai dengan mandat Kongres I KNPB, aktivis KNPB mulai berkoordinasi aktif dengan berbagai elemen gerakan perlawanan. KNPB mendorong dibentuknya Tim rekonsiliasi bersama antar organisasi perlawanan yang dikoordinir Sem Awom, Simeon Alua, Mecky Yeimo, Warpo Wetipo, Markus Haluk, Kristian Douw, dll. Mereka mengaktifkan pertemuan lintas organisasi. Berdiskusi hingga ke dalam penjara Abepura di mana saat itu Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo, Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi berada di penjara.

Di Aula milik Narapida, Lembaga Abepura, bersama Tim Rekonsiliasi menyepakati usul Victor F. Yeimo bahwa persatuan harus didorong antara tiga faksi besar, yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL, sebab organisasi yang lain sudah berafiliasi secara langsung di dalamnya. Kemudian, pertemuanpertemuan rekonsiliasi dilaksanakan dan diwacanakan di antara tiga faksi besar itu.

Sementara itu, WPNCL yang berjuang menjadi anggota penuh di MSG tahun 2013 di Noumea dianjurkan untuk berunifikasi dengan organisasi lain. Kebutuhan persatuan antara pemimpin di luar negeri dan dalam negeri semakin mengerucut hingga terjadi pertemuan dan persatuan tiga faksi besar di Port Villa, Vanuatu, tanggal 6 Desember 2014 melalui deklarasi Saralana, di mana Buchtar Tabuni ikut menandatanganinya.

KNPB setelah ULMWP

KNPB menyambut penyatuan tiga faksi besar dalam sebuah wadah koordinasi bersama, yakni ULMWP. Sebagaimana isi “deklarasi saralana”, ULMWP mendorong upaya internasional dalam mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. KNPB memandang keterlibatan PNWP dan Benny Wenda sebagai penguatan perjuangan bangsa dalam mewujudkan hasil Kongres I KNPB.
KNPB tetap memposisikan organisasi dan aktivisnya sebagai media bagi gerakan perlawanan di dalam negeri, West Papua. Sebab, KNPB berpandangan bahwa, basis perlawanan utama ada di dalam negeri, di mana rakyat West Papua harus bersatu dalam gerakan perlawanan guna mendorong proses politik dari perjuangan West Papua. Bersatunya para pemimpin dan diplomat di internasional merupakan kemenangan program kongres I KNPB, sehingga apa pun, di mana pun dan kapan pun, KNPB akan mendorong ULMWP.

Ketua Umum KNPB, Victor F. Yeimo adalah salah satu dari tiga tim kerja ULMWP yakni Sem Awom dan Markus Haluk yang bergerak di dalam negeri membantu mengkoordinasi antara tiga faksi utama selaku Dewan Komite dan 5 anggota Eksekutif ULMWP di Luar Negeri. Sementara, PNWP adalah alat demokratis rakyat West Papua yang harus dikawal dan diperkuat demi melahirkan bangsa (nation state).

KNPB tidak memandang PNWP sebagai sebuah faksi, karena ia hanyalah alat politik yang demokratis di mana setiap faksi dari berbagai akar ideologi dapat memperjuangkan posisi politik dan pandangannya dalam PNWP.

Ideologi KNPB

Sesuai prinsip-prinsip dasar perjuangan KNPB, perjuangan pembebasan nasional West Papua diperjuangkan dengan nilai-nilai sosialis yang melekat dalam kehidupan budaya bangsa Papua, yakni kolektivisme (kebersamaan) dalam berdemokrasi, berjiwa patriotis dan berkarakter militant dalam perjuangan, berasaskan kebenaran dan kemanusiaan sebagai sumber kasih yakni kesetaraan (egaliter).

Ideologi KNPB dibentuk oleh nilai -nilai kepercayaan agama dan budaya bangsa Papua-Melanesia, dengan terus menerima dan membentuk aktivis dan gerakan perlawanan KNPB dengan memperlengkapi sosialis modern yang menjadi senjata perlawanan rakyat tertindas melawan kolonialisme/neo-kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme yang telah dan sedang menghancurkan bangsa Papua saat ini.

KNPB mendasarkan massa rakyat West Papua sebagai subjek perjuangan pembebasan nasional West Papua. Sebab rakyatlah pejuang utama dalam revolusi menuju masyarakat sosialis Papua. Masyarakat sosialis adalah sebuah masyarakat di mana bangsanya tidak lagi terbentuk kelas-kelas politik dan ekonomi sebagai sumber penindasan manusia atas manusia lain. KNPB memperjuangkan kehidupan berbangsa yang seperti itu dengan jalan mengusir kolonialisme Indonesia yang sedang menjadi sumber penindasan di West Papua saat ini.

KNPB Saat Ini

7 tahun lamanya KNPB melawan dan tidak mundur sejengkal pun. Intimidasi, terror, penggrebekan, penangkapan,pemenjaraan, hingga pembunuhan sudah dialami KNPB. Kini KNPB telah dewasa dalam melawan. Indonesia telah berhasil mengajar KNPB untuk melawan. Melawan dengan cara damai dan bermartabat adalah ciri khas KNPB.

KNPB tidak pernah menjanjikan kemerdekaan, tetapi KNPB menunjukan jalan menuju kemerdekaan dan cara berjuang menuju kemerdekaan. KNPB sedang mendidik rakyat bahwa Papua Merdeka tidak akan datang dari luar, tetapi oleh rakyat West Papua itu sendiri. KNPB saat ini tidak butuh pujian dan kehormatan. Sebab, KNPB menyadari bahwa akan lebih terhormat menderita dan mati dalam perlawanan melawan kolonialisme dan kapitalisme global, sebab mundur adalah penghianatan. Seperti Lance Armstrong katakan: “Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya”.

KNPB saat ini dikendalian oleh orang-oran putus kuliah, sarjanawan, dan anak anak jalanan yang kaya akan nurani dan bermental lawan. Sebab, bagi KNPB, jalan-jalan demonstran dan penjara adalah sekolah perjuangan. KNPB melihat penderitaan dengan mata hati nurani dan mempelajari realitas penderitaan bangsa Papua di arena perlawanan. KNPB tidak menolak Pelajar dan Mahasiswa menimba ilmu, tetapi KNPB mengajak kepintaran anak negeri West Papua tidak digunakan (dieksploitasi) oleh dan untuk kolonialisme Indonesia dan kapitalisme.

Sumber:

Admin: KNPBNews

Tim 100 Mewakili Rakyat West PapuaTahun 1999

Suara Papua - Tim 100 (seratus) mewakili rakyat West Papua menghadap President RI (Replublik Indonesia) di Istana Negara pada tahun 1999. Peristiwa penting dan bersejarah itu adalah pertemuan Tim 100 yang terdiri dari duta-duta rakyat West Ppua dengan President Replublik Indonesia (RI), Prof.Dr. B. J. Habibie pada 26 Februari 1999. Apa yang disampaikan oleh Tim 100 dari West Papua dalam pertemuan tersebut adalah:

"bahwa permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidaksatbilan politik dan kemanan di West Papua sejak 1963 sampai sekarang bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status politik West Papua yang pada 1 Desember dinyatakan sebagai sebuah negara merdeka di antara bangsa-bangsa lain di muka bumi. Pernyataan tersebut menjadi alternatif terbaik bagi sebuah harapan dan cita-cita masa depan bangsa West Papua, namun telah dianeksasi oleh Negara Replublik Indonesia".

"Oleh sebab itu, dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Ruplublik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun West Papua dalam konteks Negara Kesatuan Replublik Indonesia".

Pada hari Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Replublik Indonesia, kami bangsa West Papua menyatakan bahwa:

Pertama, Kami bangsa West Papua berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.

Kedua, segera membentuk pemerintahan peraliahn di west Papua di bawa pengawasan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara demokratis, dami, dan bertanggung-jawab, selamat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua, maka: (1) segera diadakan perundingan internasional anatar pemerintah Republik Indonesia, bangsa West Papua, dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB); (20 kmi bangs WEst Papua menyatakan tidak ikut serta dalam pemilihan umum republik Indonesia 1999.

Demikian pernyataan politik ini dibuat dan disampaikan kepada Pemerintah Replublik Indonesia di Jakarta. Dibuat di Jakarta, tanggal 26 Febluari 1999, atas bangsa West Papua: Tom Beeanal dan 100 orang degegasi rakyatdan bangsa West papua".

Sumber

1. Buku" Kami Berdiri Di Sini,  Status Politik dan Sejarah Integrasi Adalah Akar Maslah Papua" oleh Socrates Sofyan Yoman.

Musyawarah Besar West Papua (MUBES) Tahun 2000 Komunike Politik West Papua

Suara Mambruk - Berikut ini mengulas tentang pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) West Papua pada tanggal 23-26 Februari 2000. Dalam MUBES tersebut, peserta merumuskan komunike Politik West Papua  sebagai berikut:

MUSYAWARAH BESAR WEST PAPUA (MUBES) TAHUN 2000

KOMUNIKE POLITIK WEST PAPUA


Sentani, Port Numbay, Tanggal 26 2000

Kami rakyat West Papua yang bermusyawarah dari tanggal 23-26 Februari 2000 telah membicarakan dan menggumuli hak-hak politik, hukum, keadilan, dan kemanusiaan rakyat West Papua sebagai bangsa, dengan ini menyampaikan komunike politik bangsa West Papua sebagai berikut:

1. Bangsa West Papua menyampaikan penghargaan stinggi-tingginya kepada President Replubik Indonesia, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, yang telah dengan penuh pehatian mendengar jeritan hati rakyat West Papua mengenai indentitas diri kami bangsa West Papua sehingga menetapkan perubahan nama Irian menjadi Papua pada tanggal 31 Desember 1999.

Oleh karena itu, kami akan seterusnya dan selamanya menunakan nama Papua sebagai sebutan untuk mengganti nama Irian. Penghargaan yang sama kami sampaikan juga kepada Presiden RI (Replubik Indonesia) ke - 3, B.J.Habibie, yang telah menerima rakyat West Papua untuk berdialog pada 26 Februari 1999 di Istana Negara Jakarta.

2. Rakyat West Papua menyesal dan menganggap tidak sah peralihan kedaulatan bangsa West Papua dari Belanda melalui PBB kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyerahan kedaulatan bangsa West Papua tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari rakyat dan Dewan Nasional West Papua yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan nasib sendiri bangsa West Papua.

3. Bahwa sebagai konsekuensi dari tidak sahnya peralihan kedaulatan rakyat bangsa West Papua oleh Belanda melalui PBB kepada Indonesia, maka rakyat West Papua dengan tegas menolak hasil PEPERA yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962.
Penolakan seluruh hasil PEPERA yang diselenggarakan dan dimenagkan oleh Indonesia pada tahun 1969 tersebut berdasarkan alassan sebagai berikut:

   3.1 Pelaksana PEPERA tidak sesuai dengan perjanjian New York 15 Agustus 1962 Pasal 18 Butir d " Yang menetapkan kebebasan meilih bagi semua orang dewasa-pria dan wanita dan bahwa dalam melaksanakan act to self Determinatiaon harus sesuai dengan tata kebiasaan atau praktek internasional", atau one man one vote.

   3.2 Pemerintah Indonesia melaksanakan act of selft determination yang di sebut PEPERA dengan cara meniadakan hak-hak dan kebebasan politik rakyat West Papua, dengan mengintimidasi secara politik dan militer, menangkap, memenjarahkan, dan membunuh rakyat West Papua yang menentang cara-cara Indonesia dalam melaksanakan PEPERA yang tidak sesuai dengan jiwa New York Agreement.

   3.3 Bahwa 1026 orang yang dipilih oleh Indonesia untuk menentukan hasil PEPERA sebagai kemenagan Indonesia adalah segelintir rakyat West Papua, yaitu hanya 0'8% dari 800.000 jumlah total rakyat West Papua. Mayoritas rakyat West Papua yakni 99,2% yang karena diintimidasi tidak memberikan hak suara.

4. Bahwa kami bangsa West Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang tidak adil dan penuh kecurangan (bandingkan dengan butir 3), dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Replublik Indonesia, bangsa West Papua mengalami perlakuan-perlakukan keji dan tidak manusiawi, seperti:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan  hukum yang mengarah kepada etnik dan kultur genoside bangsa West Papua .
Maka, kami atas dasar hal-hal tersebut di atsa menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka, memisahkan diri dari negara Replublik Indonesia dan kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara West Papua, 1 Desember 1961, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bangsa West Papua kepada President B.J. Habibie beserta para menteri kabinet Reformasi Indonesia pada tanggal 26 Februari 1999 di Istana Negara Jakarta.

5. Dalam rangka mewujudkan kehendak bangsa West Papua untuk merdeka atau terpisah dari Negara Indonesia (sesuai butir 4), kami akan menempuh dengan jalan dialog dan degan cara-cara damai serta demokratis untuk mendapatkan pengakuan pemerintah Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya.

6. Sehubungan dengan pengakuan kedaulatan hak-hak rakyat West Papua, maka semua bentuk kebijakan pembangunan Republik Indonesia di West Papua supaya dinegosiasikan dengan rakyat West Papua sebagai pemengan kedaulatan rakyat West Papua.

7. Komunike politik ini kami sampaikan dengan hormat kepada pemrintah Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat, dan PBB sebagai pihak-pihak yang telah meniadakan hak-hak politik bangsa West Papua. Juga kami sampaikan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia untuk ikut mengetahui alasan-alasan dan mendukung kehendak bangsa West Papua.

Atas Nama Musyawarah Besar Bangsa West Papua


23-26 Februari 2000

Theys Hiyo Eluay

Pemimpin Besar Bangsa West Papua

Tom Beanal

Pemimpin Besar bangsa West Papua

Peserta MUBES West Papua 23-26 Februari 2000


Sumber:  Agus A. Alua, Seri Pendidikan Politik, MUBES PAPUA 200 23-26 Februari, 2000, hal.72-24, dan memoria passionis di Papua; Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran, 2000, hal. 268-274 dan DKK

Sekilas Sejarah Papua Barat

Suara Mambruk - 1 JULI 1971 - 1 JULI 2019
| 48 Tahun Proklamasi, Kabinet Pemerintahan dan UUD Konstitusi Republik West Papua |

A. Latar Belakang

Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.

Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang.

Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.

Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari - hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan .

19 Desember 1961 ( Trikora),
15 Agustus 1962 (New York Agreement),
30 September 1962 (Roma Agreement),
1 Mei 1963 (Aneksasi),
15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
14 Juli 1969 (Pepera).

B. Detik - Detik Proklamasi

Tanggal 1 Juli 1971 merupakan hari Proklamasi kemerdekaan bangsa West Papua yang pertama kali. Sejak 1961 - 1970, belum ada proklamasi kemerdekaan, susunan kabinet pemerintahan, dan Konstitusi/UUD untuk bangsa Papua.

Dalam catatan sejarah, pada waktu Proklamasi 1 Juli 1971, terjadi 4 (empat) peristiwa penting : Proklamasi Kemerdekaan, Pengumuman Kabinet Pemerintahan, Penetapan Konstitusi (uud) Sementara, dan Penolakan Pemilu Indonesia yang melibatkan Rakyat Bangsa Papua.

I. Proklamasi Kemerdekaan

West Papua (Melanesia) dinyatakan sah sebagai negara yang berdaulat, yang memilki dasar kebangsaan dan latar belakang sejarah yang berbeda dari Bangsa Indonesia (Melayu). Seth Jafeth Rumkoren dipilih sebagai Presiden pertama rakyat Papua Barat yang sah dalam proklamasi 1 Juli 1971.
Isi dari pada proklamasi 1 Juli  adalah :

" Kepada Rakyat Papua sekalian, dari Numbay sampai Merauke, dari Sorong sampai Baliem dan dari Biak sampai Pulau Adi "

" Dengan berkat dan pertolongan Tuhan kami mendapat kesempatan hari ini, maklumkan kepada kamu sekalian berdasarkan keinginan Luhur bangsa Papua, bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini | 1 Juli 1971 | menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat penuh (de facto dan de jure) "

" Kiranya Tuhan menyertai kita, dan dengan ini dunia menjadi maklum, bahwa keinginan Luhur bangsa Papua untuk merdeka atas tanah airnya Papua Barat telah menjadi nyata ".  (Victoria, 1 Juli 1971) - Seth Jafet Rumkorem

II. Pengumuman Kabinet Negara

Kabinet pemerintahan Republik West Papua disusun dan diumumkan pada tanggal yang sama sesuai amanat konstitusi sementara. Dengan komposisi kabinet yang terdiri dari Presiden, Menteri, Pemerintah daerah tingkat provinsi, Kabupaten kota, Distrik dan Kampung.

Pemerintahan ini dibentuk sebagaimana diatur dalam undang - undang 1971, maka alat kelengkapan negara waktu itu dipersiapkan. Isi konstitusi yang sebagai landasan berlaku mulai dari generasi kedua dan ketiga yang sedang berjuang sampai saat ini, dikutatkan amandemen oleh badan eksekutif dan legislatif yang terjadi perubahan sebanyak 3 kali.

III. Penetapan Undang - Undang Dasar 1971 (Konstitusi)

Rancangan undang - undang dasar atau konstitusi sementara Republik Papua Barat ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria dekat perbatasan PNG - Jayapura, West Papua. Konstitusi sementara terdiri dari 129 pasal, semua diatur per bagian masing - masing seperti nama negara, batas wilayah, lambang negara diatur pasal demi pasal.

IV. Penolakan Pesta Demokrasi Indonesia (Pemilu Pertama di Papua)

Sejak Indonesia menginvasi wilayah Papua Barat sejak 1963, namun mengikut sertakan dalam berbagi sistem pemerintahan demokrasi Indonesia sejauh itu belum melibatkan orang Papua.

Baru pertama kali tanggal 1 Juli 1971, Indonesia memaksa orang Papua memberikan hak pilihnya pada pemilihan presiden Indonesia pada waktu itu. Untuk menanggapi hal ini, Intelektual Papua waktu itu berkumpul bersama para tua - tua untuk menyatakan sikap menolak segalah bentuk pesta demokrasi Kolonial Indonesia.

Ketika peristiwa 1 Juli ini terjadi, serangan bersenjata berturut - turut di wilayah Senggi dan Waris antara tentara Indonesia dan orang Papua. Dan itulah cikal bakal terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional (TPN) pada tanggal 26 Maret 1973.

Sebagaimana berdasarkan konstitusi 1971, yang merupakan kelengkapan alat negara maka terbentuknya tentara untuk mengawasi kabinet pemerintahan, melindungi rakyat dan memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat bangsa Papua.

C. Bagian Penting Proklamasi 1971

Bagian ini adalah bagian yang terpenting yang wajib diketahui oleh pejuang, aktivis dan intelektual Papua pada masa kini tentang administrasi negara (tolak ukur sebuah negara) yang diatur dalam Undang - undang konstitusi 1971.

Isi mukadimah konstitusi 1971 paragraf kedua adalah " Bahwasannya Negara Republik West Papua yang berdasarkan kasih menurut paham keagamaan menjunjung dan menjamin hak - hak fundamental manusia ; kemerdekaan, demokrasi, keadilan serta senantiasa mengusahakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya serta juga turut secara aktif menjadi perdamaian dunia yang abadi ".

I. Kemerdekaan

Kemerdekaan yang maksud adalah kemerdekaan secara ekonomi dan politik, yang membebaskan manusia Papua dari penindasan dan terlepas dari keterikatan segalah hukum yang menjajah tanah Papua Barat.

II. Demokrasi

Seluruh rakyat Papua Barat turut ambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang sah, merealisasikan demokrasi kerakyatan yang sejati serta  mengedepankan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi demi kemajuan bangsa.

III. Keadilan

Menyatakan keadilan sosial kepada seluruh rakyat bangsa Papua barat tanpa terkecuali dengan menghormati nilai - nilai dasar dan hak asasi manusia sebagai bentuk kecintaan yang hakiki terhadap bangsa dan tanah Papua.

IV. Kemakmuran

Menjaga kedamaian antar ikatan keluarga, antar umat beragama, antar status sosial, serta juga menjaga dan melestarikan keseimbangan alam leluhur bagi bangsa Papua Barat.

V. Kebahagiaan

Menata dan melahirkan situasi, kondisi dan suasana aman dalam membangun pemerintahan, membangun ekonomi, kesehatan, kemiliteran, menghormati kesetaraan gender, menghormati kebudayaan nasional dan segalah bentuk konstruksi realitas di Papua Barat.

VI. Perdamaian

Rakyat Papua Barat turut ambil bagian bersama negara menjaga perdamaian antar wilayah, antar bangsa, dan antar benua di seluruh dunia .

D. Penutup

Kita sebagai generasi ke tiga (3) penerus perjuangan luhur bangsa Papua Barat, harus bisa membedakan sejarah 1 Desember 1961 dan 1 Juli 1971, agar jangan lagi ada pertentangan atau kesalahpahaman dalam memahami sejarah besar Bangsa Papua.

Dengan demikian, untuk diketahui bersama bahwa :
1. 1 Desember 1961 adalah hari dimana dunia mengenal Identitas bangsa West Papua yang dideklarasikan sebagai embrio negara yang melahirkan manifesto politik.
2. 1 Juli 1971 adalah hari dimana Proklamasi, Sususan kabinet dan Konstitusi dilahirkan sebagai dasar pemerintahan Republik West Papua.

| Catatan |

Semua manusia didunia tergantung dari sejarahnya, oleh karena itu bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Bagi seluruh generasi Bangsa Papua Barat, wujudkanlah kewajibanmu menghormati sejarah perjuangan leluhur dan orangtuamu yang mengorbankan tulang belulang demi tanah dan bangsa Papua tercinta.
_______________________________________

Salam Revolusi

MAHASISWA/I PELAJAR EXSODUS MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KNPB KE 11 TAHUN.

Doc. Mahasiswa dan pelajar eksodus

SUARA MAMBRUK -  Mahasiswa/i pelajar eksodus korban rasisme yang berada di seluruh tanah air  papua barat, mengucapkan selamat hut Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ke 11.

Demi menjaga harkat dan martabat ras melanesia bangsa papua dan untuk menyuarahkan suara suara yang terus di bungkam oleh kolonialisme indonesia dan yang menjadi kaki tangannya yaitu Tni Porli  untuk membungkam suara suara rakyat kecil bangsa papua.

Semua telah terbukti dalam kontradiksi pokok yang terus diwarnai dengan jatuh-bangun, maju-mundur-bertahan, menghadapi menangkis dan menangkas serangan penjajah.

Tonton ini: 

Kau sungguh hebat, Tangkisanmu bukan pelarian dari kenyataan. Represif, dikriminalisasi, dikejar, pemenjarahan, ditembak mati, dan sebagainya, itu konsekwensi logis yang Anda hadapi dengan sadar; ditengah situasi itu, bersama rakyat tertindas Anda membangun sebuah rasa yang sama atas nasib ketertindasan, membangun semangat yang baru, yakni anti terhadap penindasan, lalu berjuang bersama rakyat, KNPB telah menjadikan media perjuangan milik rakyat. Menjadikan penindasan sebagai semangat perjuangan kita, bukan sebuah imajinasi.

Tetap kuat dan semangat, keberanian juang, totalitas, bukanlah sebuah pertunjukan atas eksistensi berjuang bersama rakyat.
19 november 2008 hingga 19 november 2019. Tetap ada di mana mana dan tetap jadi media rakyat.

Maka dari itu, kami Mahasiswa Exsodus mengucapkan selamat merayakan HUT Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dari sorong sampai samarai yang ke 11 Tahun.

Medan Juang, 19 November 2019


Mahasiswa Exsodua Korban Rasisme

HADIAH JERUJI

Oleh: YUlminus kum


Tuan…
Kami datang membawa narasi,
kalian hadiahi kami jeruji.
Raga  boleh terpenjara,
pikiran, akan terus membara.
Kami Melawan..!

Teruslah menjarah,
kami tak lelah.
Meski darah mengalir,
semangat kami, tak akan mengecil.

Tuan…
Tinta pena, ku ganti dengan darah,
menulis, tentang kalian yang menjarah.
Di atas pasir besi ini,
pena rakyat, tak akan berhenti.

Berbahagialah sayang,
ingat, kami akan terus menentang.
Untuk menuntut keadilan,
dirumah mereka, para tiran.

Tuan…
Mereka rusaki kantor camat,
bukan tanpa alasan.
Saat suara tak lagi didengar, penguasa sibuk pamer opera,
batu-batu mengambil alih peran.

Tuan..
Ada lingkungan yang mesti di jaga
Sebab anak cucu mereka berhak terjaga,
dari kemarahan alam yang telah lama diperkosa.

West Papua _17 november 2019

PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH AKAN MENGANCANG SDM DAN SDA PAPUA

Doc: suaramambruk

Oleh: Peu yoka yeimo

Penomena perubahan memiliki alasan sendiri  tentunya agak sulit untuk menterjemahkan oleh para pelaku dan mengkomsumsi perubahan tersebut secara efektif dan progresif dari menit ke menit.
Manusia melenium berkewajiban dan bertanggung jawab pembiarahan  fenomena perubahan suatu daerah .Tentu perubahan tersebut lahir dari hati nurani dan lakunya pada ruang dan waktu bersama hidup manusia .

tingkatan perubahan tersebut dia tidak memihak kepada siapapun dan kapanpun hanya saja yang jadi pernyataan adalah apakah kita siap atau tidak  menjemput dan hidup bersama perubahan itu . jika tidak maka, mau dan tidak  nyawa kita sedang teramcam punah .
Ya, kita tahu benar perubahan itu dikendalikan oleh manusia . namun perubahan itu memiliki tingkatan perubahan yang sangat berlipat ganda dari hari ke hari dan  sudah mengeras  bersama waktu . kini menjadi lokasi korban perubahan adalah papua dan lebih kusus di wilayah papua.


Baca juga: https://regional.kompas.com/read/2019/11/05/14101121/mrp-tak-merekomendasikan-pemekaran-papua-ini-alasannya

Melihat kabupaten di seluru wilayah papua  dari berbagai penomena alam manusia, kekurangannya  adalah tidak menjawab pembangunan yang sesungguhnya yakni memanusiakan manusia yang tidak manusiawih.
Ancaman ancaman perubahan tersebut bermekar dan bertumbuh subur  hingga lahirlah moral yang saling mengorbankan sesama orang papua   atas kolusi ,orupsi dan nepotisme yang semakin mengeras di watak intelektual orang papua. Dengan demikian lahirlah teori lokal yang sangat klosional yang membunuh karakter orang papua.

Dampak serius dan terus menerus dirasakan mulai dari akar rumput ingga sel-sel manusia tidak menyatukan pendapat , seakan membuat orang lumpuh, dan cacat  berjalan kaki, orang butah dusuruh melihat , orang tulih disuruh mendengar dan orang gila disuruh menjadi orang normal , tidak ada santunan. Sama sekali tidak kekagetan menimpah alam semesta , manusia di atas semua mendapatkan predikat yang sama seperti manusia normal karena tidak adanya saling mengargai kehidupan alamianya artinya tidak ditempatkan pada tempat yang selayaknya di huni.

Baca juga: https://suaramambrukk.blogspot.com/2019/11/pemekaran-provinsi-papua-tengah-akan.html?m=1

Ilustrasi yang sangat kenjam dan terkutuk itu bertumbuh subur di kalangan masyarakat lokal dan dinikmati kontinyu dan meresap dalam waktu yang  singkat dan terstruktur  penyebarannya.  Disitulah lahan tindakan anrkis . berdinamika dan berreaksi spontan . dengan demikian dapat disimpulkan bahwa , nilai transfer moral intelektual papua  rata-rata tidak menjangkau  sama sekali tidak ada , adapun jaga tetapi ada motifasi  tersembunyi yang sekiranya merugikan  orang papua sendiri.
Wilayah adminitrasi pemerintahan indonesia sampai kini tidak tinggal diam , dia harus terus saja membuka lahan baru   adminitarasi dengan alasan membuka akses pelayanan ke masyarakat agar tersentuh pembangunan fisik maupun non fisik .

Peredaran program negara semakin hari , makin meyakinkan masyarakat  lebih khusus wilayah adat yang ada di pemggunungan tengah. Tentunya dalam program tersebut masyarakat dilibatkan dengan atas namakan  kesejatraan masyarakat .
Sesuatu yang sangat membahayakan adalah fokus dan terdokrin dengan penyedian program kemudian mejadi lahan komflik antar golongan masyarakat . hal ini saya  sebagai anak jalanan sangat memahami situasi yang sedang diterjungkan oleh indonesia terhadap orang papua, karena saya sendiri yang mengalami persoalan itu dan pengalaman tersebut menjadi pemicu persolan komflik batin dan fisik hampir semua masyarakat mengalaminya .

Baca juga:https://www.jubi.co.id/isu-pemekaran-adalah-trik-menutupi-kasus-pelanggaran-ham-di-papua/

di samping itu ketergantungan yang tadinya usaha sendiri sekarang tergantung pada seseorang atau pemerintah sebagai penyedia kebutuhan primer atau makan minum sehari-hari.
 pemekaran wilayah adminitrasi dalam kodisi lokal yang menyakitkan , dianjurkan penetapan intelektual dan moralitas yang mapan tidak hanya menyadang gelar berbagai perguruan tinggi. Semakin baik intelektualitas dan moral tindakan aksi nyata pun akan mengikuti kemampuannya untuk mengatur apa yang dirancangkan . tentu kalo tidak maka akibatnya pun akan dirasakan oleh penikmat pembangunan generasi selanjutnya .
Saya bersikap jelas bahwa kabupaten-kabupaten wilayah penggunungan tengah gagal dalam pembangunan yang memanusiakan manusia dari sikap organisasi adikuasa . kemudian lahirlah perluasan komflik sosial amat merugikan generasi penerus pribumi papua. Entah mau memekarkan ka, tidak ka sampai detik dan menit ini kita sedang menuju kepunahan.

              TOLAK SEMUA PEMEKARAN  DAERAH OTONOMI  BARU (DOB) DI PAPUA

"JANGAN BIARKAN AKU DI BUNUH DENGAN PEMBANGUNANMU

BiARKANLAH AKU MENGIRUP UDARA SEGAR DIATAS TANAHKU SENDIRI".

   “ YANG TERSISA YANG MELAWAN KETIDAK ADILAN DIATAS TANAH PAPUA”

Penulis adalah aktivsit Self determination

ANTARA AKU DAN PEMEKARAN

Its: google

Mama papua anyam noken di sambil jual di pinggir jalan

Oleh: Yesaya gobay.

Memang di antara aku dan pemekaran memiliki jurang permisa yang sangat jahu.
Kalau aku yaa, masyarakat dan pemekaran adalah elite elite.

Aku iya, tinggal jualan di pigiran jalan jalan, menikmati apa adanya, terlantar di pingiran jalan, merasahkan apa yang sedang terjadi entah itu hal baik maupun buruk itulah aku, sii ibu dan penerus yang selalu mencari nafkah demi anak dan kehidupan sehari hari.

Di jalan yang sama, jalan kotar tak beraturan jalan raya, para penguasa, elite elite kapitalis berfoya foya, sombong dengan poro bibi,
air mata dara tertumpah, keringat keluar tak segaja,

Sungguh indahnya jalan sunyi ini, sungguh kejinya dunia ini, ibu ibu berkehaburan demi hidup, jalan terlihat penuh keramaian anak anak terlantar,

ooo generasi..

Kenapa harus begini, kenapa minta minta, kenapa duduk di emperan jalan ini, kenapa jual duduk anyam noken dan bersedih melulu,  lihat para tikus tikus berdasi lagi lewat lewat degan roda empat berlombah lombah memperjuangkan pemekaran, saling bembenci demi pemekaran juga membunuh karena pemekaran, demi poro bibi,

Ahhkk ini kah yang meminta pemekaran?

Ibu ibu masih jual sambil mengeluarkan air mata demi kehidupan esok hari, generasi negeri ini jalan terlantar, di jalan tikus tikus memakai roda empat, tratau uang siapa yang mereka pakai? duduk duduk sambil tersenyum  sambil anyam noken sambil menonton mereka, "tikus tukus berdasi" berpestapora

Nah di situlah kamu akan megerti betapa indahnya sedih ku, saat duduk bersama noken untuk menghilangkan cape, lapar, haus, hingga menderita di samping jalan ini.

Oo tuhan, siapa yang minta pemekaran ini?

Kami masih kampung, jualan pun di jalan jalan, generasi muda terlantar, semua tempat ini pun di korupsi oleh elite elite, semua tempat di ambil ahli oleh orang pendatang,  kami tak tau juga apa itu perusahan freeport juga apa itu perusahan, perkantoran di negeri ini, apakah itu semua milik orang pendatang?
Tempat ini pun masih seperti dulu, semuanya di korupsi, habis di ambil para perakus oleh elite elite juga  pendatang

Di samping pingiran jalan jalan ini kami masih ada, dengan suara tidak nyaring, karena kami di anggap bodoh di Antara pemekaran ini? Binggung harus bikin apa di jalan ini, air mata tak sanggup melihat poro bibi berdasi berpestapora urus pemekaran sini sana.
Jagan mengatasnamakan anak terlantar, jagan mengatasnamakan mama mama juga seluruh akar rumput karena kami tak mau bersalah kepada anak cucu jangan juga pada alam rimbah yang menghidupi ini.

#TolakPemekaranProvinsiPapuaTenggah
#JanganAtasNamakanAnakTerlantar
#JanganAtasnamakanAnakTerlantar
#JaganAtasnamakanAkarRumput

Medan juang
Timika 12/11/2019.
__

TOLAK PEMEKARAN: MASAA AKSI DI BUBARKAN OLEH APARAT GABUNGAN

SUARA MAMBRUK_Timika, masyarakat akar rumput meepago di timika yang di atas namakan forum kepedulian Alam dan manusia (FKAM) yang rencananya Aksi mimbar bebas Penolakan pemekaran provinsi papua tenggah di lapangan timika indah timika di paksakan bubar oleh gabungan aparat di setiap titik kumpul juga di honai lemasa, jumat 15/11/2019.

Titik kumpul di bundaran timika indah namum beberapa massa di kepung di honai lemasa, sedangkan beberapa lainnya di bubarkan denga paksa oleh aparat gabungan Aksi tersebut di lakukan demi kepedulian alam dan manusia papua yang di mana pihak luar serta elite elite papua yang ingin merusak alam dan manusia papua, khususnya mepago timika. Penolakan ini di lakukan demi untuk kepedulian anak cucu yang akan datang nanti kedepannya, tegas massa aksi yang telah mengalami pengepungan di honai lemasa oleh aparat 15/11.

Baca juga: https://regional.kompas.com/read/2019/11/05/14101121/mrp-tak-merekomendasikan-pemekaran-papua-ini-alasannya

 "Kami di sini peduli alam dan manusia papua kedepannya nanti akan kemana. Jika pemekaran terjadi di sini Aparat militer akan di tambahkan bahkan orang orang miran (pendatang) akan Memenuhi semua tempat kami sedangkan kami sedang di singkirkan dan di bunuh secara diam diam tegas", ungkap yulius

 Demi menjaga alam dan manusia itu kami (FKAM) menolak pemekaran provinsi papua tenggah, untuk menjaga suberdaya alam yang tuhan berikan kepada kulit hitam berambut keriting ras melanesia di timika papua. Pembubaran di areah timika indah dan dengan pengepungan di honai lemasa

 "Kami sudah bilang kami hanya mau menyampaikan aspirasi rakyat akar rumput yang di mana menolak pemekaran namun terus di bungkam, makanya kami mau adakan mimbar bebas akar pemerinta mendekar suara masyarakat, namun erus polisi paksa untuk membubarkannya"

Baca juga:https://www.jubi.co.id/isu-pemekaran-adalah-trik-menutupi-kasus-pelanggaran-ham-di-papua/

 Namun sesudah mengadu argumen antara (FKAM) dan kepolisian terus keras kepala untuk membubarkan. "Akhir kami bilang ini rumah kami, ini honai kami jadi kami mau masak makanan untuk makan siang dan tempat ini juga kami biasa tidur bagun karena ini honai kami, jadi kami buat apa saja bisa kecuali aksi

Baca juga: https://suaramambrukk.blogspot.com/2019/11/kronologis-aksi-mimbar-bebas-penolakan.html

 "Namun Polisi terus membubarkan dengan memberi waktu hingga jam 12:00 untuk bubar jika tidak di paksa degan kekerasa. Namaun jam 12 kemudian, masa yang lagi santai dan masak makanan tersebut di kejar dan paksa bubarkan di honai lemasa.

 Admin: suaramambruk

KRONOLOGIS : AKSI MIMBAR BEBAS PENOLAKAN PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGGAH DI MEPAGO TIMIKA DI BUBARKAN APARAT GABUNGAN

SUARA MAMBRUK - Timika, jumat 15 November 2019. Aksi mimbar bebas di bubarkan oleh aparat tni porli dan brimob di timika papua, sebelum massa aksi mimbar berada pada titik aksi mimbar bebas. Sekitar jam 05: 45 intel, Tni porli, brimob dengan senjata lengkap patroli dan telah mengusai sekitar daerah timika indah, mengunakan 2 mobil biasa, dan satu mobil dalmas dan satu panser. Sendangkan beberapa pasukaan besar sedang apel dengan dengan siap siaga di lapangan timika indah. Kemudian selanjutnya jam 08:01, 3 buah mobil perintis, 01 buah mobil biasa, berpatroli keliling di sekitar timika indah dengan memakai senjata lengkap, sedangkan beberapa pasukan besar lagi apel di lapangan timika indah, Dan di setiap mata jalan dan lorong di penuhi tentara dan brimob seperti sp sp, kwamki narama, kilo 7, 8, hingga mapuru jaya dan selitar mata mata jalan di penuhi oleh Aparat tni pori dan brimob dengan senjata lengkap.

 Kemudian jam 9: 30 aparat tni porli mendobrak honai lemasa dan merusak semua peralatan yang ada di dalam honai tersebut kemudian merusak semua atribut, spanduk, dan lain sebagainya yang berada di sekitan situ dan mengambil print milik honai lemasa jam 10: 02. Dan selajutnaya aparat mulai bertambah kira kira 11 buah mobil dalamas, perintis, sabarah serta mobil avansa yang ada di depan honai. Kemudian dari jam 10:03 tersebut kami di kepung oleh tni porli dan memaksakan untuk bubar dari honai lemasa akhirnya saling negosiasi antara pihak aparat dan pemuda penolakan pemekaran tersebut, namun karena polisi memutuskan berdialog namun pemuda sepakat untuk berdialog kemudian aparat tegas megatakan untuk harus bubar jam 12:01 tempat dan tidak berkumpul kumpul.

 Namun kami bilang, ini honai kami, ini rumah kami jangan melarang kami dan lain sebagainya tetapi mereka abaikan dengan kata kata ancaman jam 12:00 dan dengan kata, akan kami balik, lalu sebagian polisi meninggalkan tempat tersebut dan pergi, sedangkan di pintu depan ada aparat yang menjaganya, jam 11:43, ada 3 buah mobil, satu mobil perintis dengan senjata lengkap dan 2 mobil biasa yang memuat brimob akhirnya massa yang berada di honai lemasa binggung untuk keluar. Kemudian jam 11: 50 doa penutup untuk bubar dari tempat, seusai berdoa lalu aktivitas masing masing sambil masak makan, Kemudian jam 12: 01 kedua kali lagi, Aparat tni porli datang ke honai lemasa, kemudian jam12:02, "wakil ketua Direktur honai lemas" di tahan oleh tni porli, aparat datang dan mendobrak masuk honai lemasa, saat di mana masa lagi masak makan untuk makanan siang akhirnya honai di dobrak dan bubarakan semua dan beberapa kata ancam yang di keluarlan aparat jika tidak bubar maka kami akan tembak akhirnya semua bubar dan tinggalkan tempat honai lemasa tepat jam 12:03 dan dibubarkan oleh aparat.

 ______SELANJUTNYA___

 Timika, kamis 14 november 2019. Saat memasukan surat pemberitahuan di porles mimika tanggal 13 nov 2019 namun pihak kepolisiah suruh untuk datang lagi tanggal 14 untuk pastikan apakah di terimah atau tidak kemudian tanggal 14, IRENE KALANAGAME dan ISELI MAGAL di introgasi dan masih di tahan hingga tanggal 15 november 2019 kemudian 02 orang atas nama YAUPIN JAWAME dan HENGKI OMABAK di tahan jam 4:23 ketika lagi membagi selebaran di sekitar toko diana.

 _______Catatan______

Mereka yang di tahan: IRENE KALANAGAME -ISELI MAGAL -YAUPIN JAWAME -HENGKI OMABAK -ABRAHAM UAMANG wakit direktur lemasa.


Redaksi: Suara mambruk

SURAT PROTES TERBUKA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DARI TANAH MELANESIA

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Di JAKARTA

Shalom!

Melalui surat ini, saya mau menyampaikan pertanyaan kepada bapak Presiden.

Bapak presiden yang mulia, apakah layak dan memenuhi syarat dengan jumlah penduduk 4.392.924 dapat membentuk provinsi tambahan dari dua provinsi yang
sudah ada?

Bapak perlu mengetahui bahwa jumlah penduduk provinsi Papua terdiri dari 3.322.526 jiwa dan provinsi Papua Barat 1.069.498 jiwa.

Kita tahu dan pelajari ilmu pemerintahan dan politik, syarat untuk pengembangan sebuah wilayah kabupaten dan provinsi, yaitu:

1. Luas wilayah dan letak geografis;
2. Jumlah penduduk;
3. Sumber Daya Manusia (SDM); dan
4. Sumber Daya Alam (SDA).

Ketentuan syarat sudah jelas seperti ini, tetapi bapak presiden, Menkopolhukam, dan Menteri Dalam Negeri dengan gemilang memperjuangkan pemekaran tambahan di Tanah Papua tanpa memenuhi syarat yang ada.

Sementara jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru.

Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru.

Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa, tetapi tidak dimekarkan provinsi baru.

Bapak presiden yang mulia, dari perbandingan jumlah penduduk ini, telah menjadi jelas dan terang bagi kami, bahwa Pemerintah Indonesia berniat buruk dengan kami Penduduk Asli Papua, ras Melanesia.

Terlihat dengan jelas, penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah kami mempunyai rencana untuk MENIADAKAN & MEMUSNAHKAN kami dengan cara-cara yang pelan tapi pasti dari Tanah leluhur kami.

Bapak presiden yang mulia, daripada MENIADAKAN dan MEMUSNAHKAN dengan cara perlahan dan siasat licik atas nama pemekaran dan pembangunan, lebih baik penguasa Indonesia berbicara jujur dan terbuka dengan kami, bahwa Indonesia tidak suka dan sangat terganggu dengan keberadaan Penduduk Asli Papua di atas Tanah leluhur kami.

Pemekaran tanpa memenuhi syarat ini membuktikan bahwa penguasa Indonesia berencana untuk MEMUSNAHKAN RAS Kulit Hitam Rambut Keriting di bumi ini.

Demikian surat protes terbuka saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, Rabu, 30 Oktober 2019

Badan Pelayan Pusat
Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

Presiden,

Gembala Dr. Socratez S.Yoman

Baca juga: https://suaramambrukk.blogspot.com/2019/11/bagian-kecil-dampak-dampak-negatif.html

#GambarBerbicara
#TolakPemekatanBaru
#SaveManusiaPapua
#SaveTanahPapua
#FreeWestPapua ✊✊✊

BAGIAN KECIL: DAMPAK-DAMPAK NEGATIF PASCA PEMEKARAN (DOB) PAPUA.

Its: foto fb

Rakyat papua akan melihat dengan empat mata dan rasakan betapa buruknya pemekaran di mana saat di mekarkan menjadi lahan baru bagi indfonesia.
Di bawah ini adalah beberapa hal bagian kecil dampak pemekaran yang dapat masyarakat papua tau dan rasakan  yaitu sebagai berikut :


1. Pemekaran adalah pintu masuk kapitalisme global, eksploitasi, eskplorasi, penembangan secara illegal.
Pemekaran bukanlah solusi demokratis untuk menyelesaikan akar konflik horizontal maupun konflik vertikal, justru pemekaranlah yang  pemicu konflik di papua.

2. Pemekaran adalah pintu masuk kolonialisme “Transmigrasi”, marginalisasi, militerisme dan akan perampasan tanah adat tanpa mengindahkan hak ulayat rakyat pribumi.

3. pemekaran tentu akan ada pergeseran budaya secara drastis dan kontaminasi budaya luar, kemudian akan berbeturan budaya dalam kehidupan rakyat papua.

4. Pemekaran adalah ancaman bagi rakyat papua, karena sejatinya rakyat papua tidak memintah pemekaran (DOB). Sehingga rakyat akan tersiksa dan tersingkir dari semua sector kehidupan.

5. Pasca pemekaran akan transmigrasi 50 juta jiwa non papua dari jawa akan masuk ke papua, untuk menguasai seluruh papua di kota bahkan sampai di setiap polosok kampong terpencil.

6. Pemekaran akan buka pintu masuk infasi militer bersar-besar di seluruh tanah papua, dan kemudian akan memperhambat semua pergerakan pro rakyat yang juga sebagai pelindung hak-hak fundamental rakyat papua.

7. Pemekaran akan buka peluang besar untuk para pemodal (kapitalis) yang tentunya akan berkecipung dalam saham-saham illegal, pendulangan emas secara illegal tanpa menghormati dan mengindahkan hak ulayat masyarakat ada setempat.

8. Pemekaran berdampak buruk dalam konteks pengurangan populasi orang asli papua “depopulasi” (OAP) secara drastis.

9. Pemekaran akan jadi malapetaka bagi kehidupan rakyat papua, karena pemekaran melahirkan pemekaran lapangan pekerjaan yang benar dan menjajikan bagi orang non papua, misalnya. Dominasi birokrasi (ASN).

10. Pemekaran akan berdampak pada pengerusakan ekosistem alam atas alas an pembangunan demi kemajuan pembangunan di derah kabupaten maupun provinsi.

Baca juga: https://suaramambrukk.blogspot.com/2019/11/surat-protes-terbuka-kepada-pemerintah.html

#100%TolakDOB
#SayangRakyat
#CintaPapua
#TolakPemekaranBaru